Kapolri Baru Harus Mengembalikan Hubungan Harmonis TNI-Polri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Intensitas konflik TNI-Polri sangat tinggi pada era reformasi. Masyarakat seakan-akan terbiasa disajikan konflik kedua institusi itu, padahal pada era sebelumnya, konflik tersebut jarang terjadi.

Berdasarkan data dari Indonesia Police Watch (IPW), bentrokan TNI-Polri di 2014 tergolong tinggi dibandingkan tujuh tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 terjadi 3 peristiwa, 2008 terjadi 2 peristiwa, 2009 terjadi 4 peristiwa, 2010 terjadi 6 peristiwa, 2011 hanya terjadi 1 peristiwa, 2012 terjadi 1 peristiwa, dan 2013 terjadi 4 peristiwa.

Pada 2014 ini sudah terjadi tujuh kali bentrok dan perkelahian antara TNI-Polri. Enam di antaranya, TNI bentrok dengan angota Brimob.

Menurut Mayjen TNI (Purn) Ruchyan, mantan Danpuspom TNI AD, konflik TNI-Polri disebabkan oleh lemahnya komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, antarpara pimpinan mulai dari tingkat bawah hingga atas perlu duduk bersama membahas hal ini.

"Pertikaian TNI-Polri disebabkan karena kurangnya komunikasi yang terjalin di antara kedua belah pihak. Mulai dari tataran anggota di bawah, pimpinan wilayah sampai setingkat jenderal. Pucuk pimpinan TNI-Polri harus harmonis hubungannya. untuk mengembalikan hubungan yang harmonis, sebaiknya para pimpinan mulai dari tingkat bawah hingga atas perlu duduk bersama," tegas Ruchyan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12/2014).

Seiring dengan santernya rencana pergantian Kapolri, Mayjen (Purn) Ruchyan menambahkan tugas Kapolri baru harus bisa mengembalikan hubungan harmonis antara TNI-Polri. Menurutnya, Komjen Pol Budi Gunawan, Kalemdikpol Polri adalah kandidat Kapolri yang tepat dalam mengemban tugas tersebut.

Lebih jauh Ruchyan mengatakan, Indonesia merdeka dilahirkan oleh rahim persatuan dan kesatuan dari seluruh anak bangsa. Setiap komponen bangsa harus menyadari hal itu guna menjaga falsafah Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan-kesatuan bangsa.

"TNI-POLRI merupakan lembaga perekat bangsa yang menjadi benteng terakhir sistem kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, hubungan harmonis kedua belah pihak harus terjalin erat demi mewujudkan cita-cita besar kemerdekaan. Di sisi lain, perlu mewaspadai skema pelemahan bangsa dari internal," tandasnya.