Wakil Ketua DPD: Polri Perlu Pembenahan
Farouk Muhammad memandang kini Polri membutuhkan penataan ulang di dalam tubuhnya.
Penulis:
Edwin Firdaus
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad memandang kini Polri membutuhkan penataan ulang di dalam tubuhnya. Perlu adanya reformasi jilid II di institusi Polri saat ini melalui beragam cara, di antaranya dengan penelitian dan pembahasan ilmiah.
"Saya merekomendasikan adanya langkah reformasi Polri jilid II melalui suatu penelitian dan pembahasan ilmiah yang melibatkan segenap komponen bangsa secara komprehensip," kata Farouk di Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2014).
Farouk menilai, setelah 15 tahun Polri mengalami reformasi dan 12 tahun UU Polri, memang dirasakan ada sejumlah kendala. Tak hanya bersifat struktural yang membutuhkan pembenahan jangka panjang, tapi juga yang menyangkut kedudukan, sistem manajemen, dan organisasi Polri.
Menurut Guru Besar PTIK itu perlu pembenahan agar ke depan mencapai cita-cita institusi tersebut. Supaya lebih kredibel, profesional, akuntabel, serta independen.
"Hanya dengan cara itu reformasi Polri akan membuahkan hasil, hingga Polri dikagumi dan mendapat dukungan masyarakat," ujarnya.
Farouk berpandangan, memang tidak ada jalan lain agar Polri dicintai dan dihormati masyarakat, selain mengukuhkan profesionalisme di tubuh Polri sendiri. Sebab, profesionalisme memang sejalan dengan semangat reformasi Polri, terutama dalam konteks pemisahannya dari TNI.
Pemisahan Polri dari TNI, harusnya menjadi semakin independen dan otonom. Konsekuensi seharusnya Polri membawa idealisme dengan karakter sipil yang lebih melayano, melindungi, dan mengayomi.
"Harusnya yang tampil bukan Polri dengan gaya militeristik dan bukan alat negara, tetapi Polri yang dekat dengan masyarakat," kata Farouk.
