Politisi Golkar Ini Memuji Kinerja Menteri Keuangan Tapi Mengritik Menko Perekonomian Sofyan Djalil

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan selama enam bulan. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi, bahkan reshuflle atau perombakan kabinet menurut anggota DPR dari Komisi XI, Muhammad Misbakhun.

"Sudah enam bulan, evaluasi berbasis waktu itu perlu. Reshuffle atau tidak itu hak presiden," kata Misbakhun dalam acara pemaparan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI), di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2015).

Survei kedaiKOPI dilakukan 1-6 April lalu terhadap 368 responden. Survei tersebut menunjukan 96,5 persen responden setuju Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle. Survei juga menunjukan bahwa tiga menteri yang kinerjanya kurang memuaskan adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kordinator Perekonomian, Sofyan Djalil dan Menteri Perindustrian, Saleh Husin.

Misbakhun yang berasal dari Partai Golkar itu mengaku sependapat dengan hasil survei yang dilakukan KedaiKOPI, ia menilai memang perlu banyak yang ditingkatkan dari bidang ekonomi, pertanian dan perindustrian.

Ia mencontohkan untuk bidang ekonomi, Sofyan kerap kali memberikan pernyataan yang bertentangan dengan jajaran di bawahnya. Hal itu menunjukkan kurangnya sinkronisasi, dan hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat Sofyan yang sudah kawakan di pemerintahan.

Dengan kondisi demikian, Sofyan harus memikul beban membawa Indonesia keluar dari permasalahan-permasalahan ekonomi saat ini, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS), yang saat ini nyaris menyentuh Rp 13.000.

Sofyan juga bertanggungjawab atas penentuan harga BBM, termasuk BBM bersubsidi. Namun yang terjadi saat ini harga kebutuhan pokok itu terus berubah, naik dan turun. Hal tersebut berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

Kinerja yang berbeda menurutnya ditunjukkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Salah satu prestasi Bambang adalah sukses melakukan konsolidasi, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, bisa disetujui oleh DPR pada Februari lalu.

"Saya bicara pak Bambang, ia berhasil menggolkan APBN-P di bulan Februari, komunikasi politiknya sangat bagus," ujarnya.

Padahal saat itu partai-partai berniat untuk menggagalkan APBN-P tersebut, namun apa yang disodorkan ke parlemen tidak bisa dibantah karena secara substansi bisa menjawab permasalahan saat ini.