Senin, 13 April 2026

Pilkada Serentak

Jangan karena Golkar dan PPP Pelaksanaan Pilkada Serentak Kena Imbas

Veri Junaidi menyarankan agar Partai Persatuan Pembangunan maupun Partai Golkar dapat segera menyelesaikan konflik dualisme.

Editor: Johnson Simanjuntak
Nurmulia Rekso Purnomo/Tribunnews.com
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun (kiri), bersama Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaedi (Kanan), dalam diskusi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2015). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi menyarankan agar Partai Persatuan Pembangunan maupun Partai Golkar dapat segera menyelesaikan konflik dualisme.

Hal itu dimaksudkan agar kedua partai tersebut dapat mengikuti Pilkada serentak dan tidak menganggu jalannya proses demokrasi tersebut.

"Kami menghendaki Pilkada berjalan baik, Pilkada serentak berjalan sesuai rencana. Bukan (Pilkada serentak) terkena imbas akibat konflik dualisme (PPP dan Golkar)," kata Veri dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).

Veri menuturkan, kedua parpol tersebut harus secara bijak menyelesaikan dualisme yang hingga kini tak kunjung usai. Dirinya berharap dua partai 'tua' itu dapat memiliki satu Ketua Umum dan kepengurusan yang sah guna mengikuti Pilkada serentak.

"Ini harus disikapi dengan mekanisme yang bijak. Setelah ada kepengurusan yang sah baru ikut Pilkada," tuturnya.

Masih kata Veri, apabila PPP dan Golkar tidak ikut Pilkada, maka akan merugikan kedua partai tersebut. Menurutnya, PPP dan Golkar akan rugi karena incumbent kepala daerah dari kedua partai tersebut cukup banyak.

"Tentu cost politik apabila PPP dan Golkar tidak ikut Pilkada akan lebih besar. Incumbent (kepala daerah) mereka banyak di daerah," ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved