OTT KPK di Tulungagung
10 Kepala Daerah Era Prabowo Terjerat Korupsi, Terbaru Bupati Tulungagung
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menambah daftar kepala daerah era Prabowo Subianto yang terjerat kasus korupsi.
Ringkasan Berita:
- Bupati Tulungagung diduga memeras OPD, mengumpulkan miliaran rupiah melalui tekanan jabatan
- Modus korupsi menggunakan surat pengunduran diri ASN untuk mengendalikan loyalitas pejabat
- Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah terjerat OTT KPK era Prabowo
TRIBUNNEWS.COM - Bertambah lagi daftar kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tersandung kasus korupsi.
Teranyar, Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunu Wibowo terjaring dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/4/2026).
Dari hasil penyidikan, KPK mengungkap bahwa sang bupati diduga kuat telah mengantongi uang hingga miliaran rupiah yang ditarik dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa praktik kotor ini bermula dari pelantikan sejumlah pejabat pasca-Gatut menjabat.
Ia mewajibkan para pejabat untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan status Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa membubuhkan tanggal.
Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk menekan dan menyandera para kepala OPD agar selalu loyal dan menuruti permintaan uang jatah darinya.
"Dari total permintaan GSW (Gatut Sunu Wibowo) kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp 2,7 miliar," ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu (11/4/2026) malam.
Baca juga: OTT Bupati Gatut Sunu, KPK Segel Ruang Kepala Dinas hingga Bidang Bina Marga PUPR Tulungagung
Daftar Kepala Daerah Kena OTT KPK
Pada 9 Maret lalu, Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari terciduk dalam OTT KPK.
Lalu sebelumnya, KPK juga mengungkap pelanggaran yang dilakukan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Pada bulan Januari 2026, KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah.
KPK melakukan OTT di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada 19 Januari 2026. Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan Wali Kota Madiun, Maidi.
KPK juga menangkap delapan orang dalam OTT KPK di Jawa Tengah pada hari yang sama dengan mengamankan Bupati Pati, Sudewo.
Dirangkum Tribunnews.com, berikut daftar kepala daerah era Prabowo yang terjaring OTT KPK.
- Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (7-8 Agustus 2025.)
- Gubernur Riau, Abdul Wahid (3 November 2025)
- Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (7 November 2025)
- Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (9-10 Desember 2025)
- Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025)
- Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026)
- Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026)
- Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026)
- Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)
- Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026)
Rangkuman Kasus
1. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
Bupati Kolaka Timur (Koltim) periode 2024–2029, Abdul Azis (ABZ), ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya setelah KPK melakukan serangkaian kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada 7-8 Agustus 2025.