Anggota DPR Ini Berharap Penerima Raskin Jangan Sampai Dapatkan Beras Plastik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian sosial diminta melakukan pengawasan terhadap beras raskin seiring dengan maraknya peredaran beras sintetik atau plastik di pasaran.

Demikian dikatakan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay melalui pesan singkat, Kamis (21/5/2015).

Pengawasan tersebut dinilai sangat penting agar beras sintetik tersebut tidak terdistribusi kepada 15,5 juta penerima raskin.

Beras bersubsidi itu harus layak konsumsi dan tidak bercampur aduk dengan beras sintetik.

"Kementerian sosial semestinya segera berkoordinasi dengan Bulog. Sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran) program raskin, kemensos memiliki hak untuk mengecek mutu dan kualitas beras yang didistribusikan ke masyarakat," kata Saleh.

Menurut Saleh, kekhawatiran bercampurnya beras sintetik itu ke dalam raskin dinilai bukan sesuatu yang berlebihan.

Pasalnya, di pasar terbuka saja, beras sintetik banyak ditemukan. Tentu tidak tertutup kemungkinan jika ada saja pihak yang ingin mencari keuntungan dengan memasukkannya ke dalam raskin.

"Sejauh ini memang belum ada laporan. Walau demikian, harus dipastikan bahwa beras raskin betul-betul bebas dari beras sintetik. Beras subsidi yang menggunakan uang negara itu harus dipastikan dapat membantu masyarakat miskin. Jangan sampai beras raskin justru membawa penyakit dan gizi buruk serta menimbulkan masalah baru," kata Politisi PAN itu.

Saleh menilai Kementerian sosial mampu melakukan pengecekan dan pengawasan secara cepat mengingat jaringan luas yang dimilikinya sampai ke tingkat kelurahan dan desa.

"Sebelum beras sintetik betul-betul bersih dari peredaran, pengawasan harus tetap dilakukan secara berkala. Dengan demikian, beras yang didistribusikan ke masyarakat miskin dapat dipastikan benar-benar layak konsumsi," tuturnya.