Kemendes Siapkan Rp 58 Miliar untuk Bangun Perbatasan Kaltara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk membangun kawasan perbatasan negara khususnya di Kalimantan Utara serta daerah yang berbatasan dengan Malaysia seperti Pulau Sebatik dan Nunukan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 58 miliar dari total realisasi sebesar Rp 90 miliar.

“Pemerintah tetap komitmen untuk membangun kawasan perbatasan. Jadi tidak hanya sekedar jargon belaka. Karena masalah perbatasan menjadi prioritas yang direalisasikan tahun ini. Saya tegaskan bahwa pemerintahan sekarang benar-benar menyulap kawasan perbatasan sebagai wajah dan harga diri bangsa,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam pernyataannya, Rabu (24/6/2015).

Dalam matrik alokasi untuk wilayah perbatasan Kalimantan Utara, Kementerian Desa mengalokasi program pengembangan kawasan.

Misalnya, pengembangan daerah perbatasan yang dialokasikan kisaran Rp 10 miliar, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar dialokasikan Rp 26 miliar, hingga penyiapan kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi kisaran Rp 23 miliar.

Menurut Marwan, pembangunan kawasan pedesaan juga tidak diabaikan.

Untuk pengembangan ekonomi kawasan pedesaan, dikatakan Marwan, diperkirakan kisaran Rp 2 miliar.

Kemudian pengembangan sarana dan prasarana kawasan pedesaan yang dianggarkan sekitar Rp 1 miliar.

"Butir ketiga nawacita berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dan daerah perbatasan, pulau terluar, dan pulau terdepan. Program ini sangat serius kita jalankan. Karena kami secara konkrit menjalankan program-program unggulan ke wilayah Perbatasan. Kita ingin citra bangsa dan negara diperhitungkan negara lain,” ujar Menteri Marwan Jafar.

Menurut Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, khusus kawasan perbatasan, terpencil dan terluar akan diminimalisir kondisi sebagai daerah rawan pangan dan juga rawan bencana.

Sehingga, perlunya ditingkatkan aksesibilitas, juga melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pascakonflik.

Dan secara khusus, kata Menteri Marwan, akan mendorong jaringan komunikasi antar desa di kawasan perbatasan Kaltara dapat terbangun dengan maksimal.

Karena itu, pihaknya segera menggarap program pembangunan jaringan komunikasi dan informasi desa, sehingga setiap perkembangan maupun kendala yang dihadapi masyarakat desa di wilayah perbatasan bisa segera diinformasikan ke kabupaten, provinsi, maupun ke pemerintah pusat.

"Dalam program perbatasan, kami juga membangun fasilitasi bantuan peningkatan infrastruktur pendidikan - batuan stimulan peningkatan pembelajaran berbasis alat peraga untuk SD, SMP, SMA," kata Marwan.

Selain di Nunukan, Kemendes juga menggelontorkan sejumlah pogram penting di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung yang masih dalam kawasan Provinsi Kaltara.

Misalnya dengan pembangunan permukiman (150 KK) dan persebaran penduduk (400 KK). Program ini sebagai bagian dari agenda transmigrasi ke kawasan perbatasan.