Sistem Presidensial, yang Bertanggungjawab Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panji Anugrah mengatakan para menteri yang terkena reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bernasib sial karena semua beban ketidakberesan pemerintahan saat ini seperti dilimpahkan pada mereka.

“Resuffle ini yang kita lihat semata adalah bentuk pengalihan tanggungjawab pemerintahan kepada para menteri yang di reshuffle ini. Seolah para menteri inilah yang harus mempertangggungjawabkan semua kondisi saat ini yang semakin memburuk," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Panji Anugrah, ketika dihubungi Kamis (13/8/2015).

Menurutnya, meski bisa dilihat bahwa ini bagian dari upaya presiden untuk memperbaiki roda pemerintahan, tapi yang muncul ke pemberitaan media, seolah para menteri yang di reshuffle sebagai penyebab kegagalan pemerintahan.

"Tanggungjawab akan kondisi saat ini tidak ada diarahkan ke presiden untuk memperbaiki kinerja kabinet. Yang muncul di media menterinya yang di hajar.Tidak mengarah ke presidennya, padahal dalam sistem presidensial dimanapun orang yang paling bertanggungjawab adalah presiden,” ujar Panji.

Dia pun melihat pola yang dilakukan oleh Jokowi maupun SBY sama dalam mengalihkan isu tanggungjawab ketidakberesan jalannya pemerintahan. SBY dan Jokowi cenderung menyalahkan para pembantunya.

”SBY itu 5 kali reshuffle, Jokowi memang baru sekali.Tapi polanya sama karena ada upaya untuk mengalihkan tanggungjawab ketidakmampuan pemerintah pada para menteri-menterinya saja. Megawati tidak pernah lakukan reshuffle, Gus Dur melakukan itu tapi arahnya pada perampingan kementerian,” katanya.

Panji sendiri melihat bahwa reshuffle dilakukan bukan berdasarkan kinerja semata. Ada beberapa variable lain yang membuat para menteri menjadi korban reshuflle.

Memang para menteri di sektor ekonomi menjadi sorotan karena sektor ekonomi saat ini memang sedang mengalami goncangan dengan ketersediaan bahan pokok maupun harga bahan pokok yang melambung. Faktor ketersediaan dan harga saling terkait membuat roda perekonomian pun berjalan lambat.

“Beban kehidupan rakyat dan roda perekonomian yang tidak berputar selalu menjadi sorotan masyarakat dan media, sehingga wajar para menteri ekonomi itu kemudian di reshuflee. Tapi ini semua bukan berdasarkan kinerja semata tapi juga karena kinerja pemerintahan secara keseluruhan," ujarnya.

Namun demikian ada variable lain yang mempengaruhi para menteri ekonomi ini diganti yaitu seberapa kuat para menteri ini memiliki backing politik. Jika menteri memiliki back up politik atau memiliki cantolan ke dunai politik, maka posisinya akan relatif lebih aman.

Semakin seorang menteri tidak memiliki basis politik yang kuat, maka akan semakin mudah dirinya di reshuffle dan menjadi kambing hitam dicap sebagai orang yang tidak mampu.

“Kalau punya basis politik kuat seperti Menko PMK, Puan Maharani maka bisa bertahan meskipun menurut survey Cyrus Network kepuasan masyarakat terhadap kinerja Puan rendah. Tapi karena dia punya basis politik dia bisa bertahan," ujarnya.

Menurutnya, Puan juga diuntungkan karena para menteri dibawah koordinasi dia memiliki kinerja yang lumayan baik seperti Menteri Sosial Khofifah, Menteri Kesehatan dan sebagainya.

"Jadi meski kita tidak tahu apakah kinerja menteri sosial itu karena koordinasi yang baik dengan menkonya atau tidak, kita tidak tahu. Tapi Puan mendapatkan imbas yang baik,” katanya.