Pengembangan UMKM Hindarkan Transmigran dari Lilitan Rentenir

Transmigrasi ini, lanjut Marwan, bukanlah program yang menakutkan, akan tetapi program yang menjadi solusi dan harus disambut dengan suka cita. Program Transmigrasi yang sudah berjalan sejak jaman Orde Baru telah melahirkan 619 kawasan transmigrasi, tersebar di 23 kabupaten dan 13 provinsi.

Telah banyak kisah sukses dalam program transmigrasi, namun belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Selama ini, lanjut Marwan, masyarakat desa sangat lekat dengan kemiskinan, ketertinggalan, pengangguran, dan masalah social lainnya. Permukiman kumuh dan sempit sering ditemukan di Pulau Jawa sedangkan pulau-pulau di daerah lainnya sulit berkembang karena tidak ada sumber daya manusia untuk bekerja.

"Ini menjadi problem klasik yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemudian transmigrasi hadir untuk mengurai permasalahan ini agar potensi alam yang melimpah bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," Marwan menegaskan.

Dirinya juga menuturkan, kondisi sosial ekonomi masyarakat masih banyak yang sangat terbelakang dan memprihatinkan. Masyarakat Pulau Jawa yang padat dihimpit oleh belenggu kemiskinan, pengagguran, dan kesulitan meraih taraf hidup yang layak akibat tidak meratanya akses meraih kue pembangunan.

"Apalagi kita lihat saat ini terjadi PHK dimana-mana. Ini menambah kemisinan dalam negeri ini terutama di Jawa semakin parah. Ini problem sosial ekononi kita yang bisa diatasi melalui transmigrasi," jelas Marwan.

Marwan mengakui bahwa program transmigrasi selalu mengalami pasang surut. Ada kalanya transmigrasi dijadikan primadona masyarakat yang ingin menggapai hidup yang lebih layak, namun ada kalanya pula masyarakat mencibir transmigrasi sebagai program penempatan di daerah sulit yang menakutkan.

Padahal, jika transmigrasi ini dipahami dengan baik, maka semua masyarakat pasti akan mendukung dan sangat antusias untuk mengikutinya.

"Bayangkan saja, lahan kita di Luar Pulau Jawa masih banyak yang terisolir padahal potensinya sangat melimpah. Di sisi lain banyak masyarakat di pulau Jawa yang memiliki kemampuan bekerja dengan baik namun belum terberdayakan karena kesulitan lapangan pekerjaan. Ini tidak boleh lagi terjadi jika Transmigrasi kita jalankan dengan baik," katanya.

Program transmigrasi ini, lanjut Marwan, harus mendapat dukungan dari kabupaten, provinsi dan kementerian/lembaga terkait. Transmigrasi bisa digarap secara koordinatif maupun secara sektoral oleh kementerian lembaga.

Misalnya Kementerian Pertanian bisa bisa ikut menjalankan programnya di wilayah transmigrasi, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga demikian, demikian juga Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan kementerian koperasi, dan semua kementerian lainnya.

"Pengelolaan sumber daya alam yang luas melalui transmigrasi akan sukses dilakukan apabila kita memakai sistem keroyok rame-rame. Dengan demikian problem social ekonomi masyarakat bisa diatasi, dan pada akhirnya kesejahteraan secara nasional bisa tercapai," papar Marwan Jafar.