Mahkamah Kehormatan Gagal Periksa Sekjen Gara-gara Pimpinan DPR

Namun, dokumen lain yang diperoleh MKD menginformasikan ada 20 orang yang ikut dalam lawatan ke AS saat itu, termasuk ajudan dan staf khusus. Informasi lain menyebutkan anak dan istri anggota Dewan yang terhormat asal Indonesia menyertakan anak dan istri.

Selain itu, keberadaan para anggota DPR di AS diperpanjang dari 3 hingga 12 September 2015.

Dokumen yang diterima MKD dari Kesetjenan DPR juga tertulis jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan delegasi DPR di AS, yakni sebesar Rp2,5 miliar. Namun, belum jelas rincian peruntukannya.

"Anggarannya lebih Rp2,5 miliar. Ini yang harus kami klarifikasi. Jangan salahkan MKD kalau kami menyimpulkan dokumen itu‬‪," kata Junimart.

Ia belum mengetahui apakah anggaran Rp2,5 miliar itu untuk 7 anggota DPR atau 20 orang selama tiga hari. Junimart belum mengetahui apakah dana sebanyak itu juga termasuk bagian anggaran yang dikeluarkan untuk anggota DPR di AS usai kegiatan parlemen dunia pada 3 hingga 12 September 2015.

Oleh karena itu, MKD juga akan memintai keterangan Duta Besar RI di AS untuk mencari tahu perihal adanya kegiatan tambahan delegasi Indonesia itu, termasuk anggarannya.

Ketua MKD dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat mengatakan pihaknya segera memeriksa enam saksi terkait Trumgate ini, termasuk Sekjen dan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf.

Pun pimpinan DPR yang menjadi delegasi Indonesia di AS atau pihak teradu juga akan diperiksa oleh MKD. Namun, sejauh ini MKD telah mendapatkan rekaman keterangan sementara berdasarkan jumpa pers pimpinan DPR ke media massa beberapa waktu lalu.

"Paling nanti mengulangi itu saja. Ngobrol-ngobrol informal juga sudah. Tapi, formalnya perlu memenuhi prosedur MKD. Waktunya untuk klarifikasi pimpinan itu tunggu waktunya yang cocok," kata Surahman.

Menurutnya, pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump yang disertai pemberian hadiah juga akan didalami oleh MKD. "Saya baca dari media. Topi (dasi, buku,-red) begitu kan. Itu juga harus dikonfirmasi jumlahnya berapa," ujarnya.

"Apakah souvenir dari Donald Trump itu perlu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

"Yang memberi itu siapa, yang menerima itu siapa," jawabnya. (coz)