Breaking News:

MK Izinkan Anggota DPR dan DPD Menjabat Lebih Dua Periode

"Pengajuan ini tidak mempunyai legal standing, sehingga tidak beralasan secara hukum," kata Arief.

/henry lopulalan
Pelantikan MPR-DPR-DPD periode 2014-2019 di Gedung Nusantara, Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). MK memutuskan anggota DPD dan DPR masih bisa menjabat lebih dua kali. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang dimohonkan oleh perseorangan bernama Song Sip.

Dengan penolakan ini, MK masih memberi ruang kepada para anggota legislatif dan senator untuk menjabat lebih dari dua periode.

"Menolak gugatan pemohon secara keseluruhannya," kata Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat di MK membacakan putusannya, Rabu (4/11/2015).

Dalam putusan itu, majelis hakim membeberkan beberapa pertimbangannya. Satu yang terpenting yakni kata Arief, yang membuat MK menolak karena pemohon tak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam judicial review tersebut.

"Pengajuan ini tidak mempunyai legal standing, sehingga tidak beralasan secara hukum," kata Arief.

Sebelumnya, Song Sip menilai perlu ada batasan karena diduga bisa menimbulkan otoritas tanpa batas. Bukan hanya itu, dengan munculnya nama anggota legislatif terus menerus pada Pemilu, Song Sip menilai akan sulit bagi pihak lain untuk mencalonkan diri.

Selain itu, dengan tidak adanya batasan waktu menjabat dalam persyaratan bakal calon legislatif tersebut, kata dia, akan menutup kesempatan bagi kaum muda maju.‎

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved