Hari Ini MKD Putuskan Nasib Setya Novanto, Berikut Tanggapan Sejumlah Fraksi

- Politisi PAN

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais ikut angkat bicara mengenai kasus tersebut. Ia menilai wajah DPR telah tercoreng dan sudah tidak tertolong. "Jadi FPAN termasuk dua yang di MKD ya ikuti saja apa yang menjadi aspirasi rakyat, karena itu yang terbaik bagi DPR," ujar Hanafi.

Hanafi menuturkan suara rakyat selama ini menginginkan perubahan supaya DPR lebih professional dan etis. Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Setya novanto, Hanafi mengaku setuju bila ‎konsekuensi hukuman berupa pencopotan dari jabatan Ketua DPR.

"Iya enggak apa-apa. Setuju saja. Tapi aarahnya itu kalau mau putusan dengan teman-teman seperti itu. Saya kira itu putusan yang adil. Toh kita kan bicara soal lembaga bukan orang per orang," tutur Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Bila akhirnya jabatan Ketua DPR kosong, Hanafi menilai Golkar dapat mencari pengganti Setya Novanto. "Kalau Novanto diputus melangar dan konsekuensinya untuk mundur, ya itu harus dilaksanakan. Nanti tinggal diserahkan ke Golkar. Ya Golkar silahkan mengajukan kembali pengganti Pak Novanto," ungkapnya.

- Politisi Gerindra

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani enggan memberikan komentar mengenai kasus yang berjalan di MKD. "Kalau itu saya no comment," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa menyebutkan dirinya akan meminta Novanto mundur. Bila, Novanto berasal dari Gerindra. "Kalau fraksi saya, saya suruh mundur. Tapi kalau Golkarnya happy, gimana?" tanya Desmond.

- Politisi Hanura

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana ikut berbicara mengenai kasus Novanto yang dikenal 'Papa Minta Saham'. Ia menilai sanksi yang tepat yakni pemberhentian Novanto dari jabatan Ketua DPR kemudian berstatus anggota biasa.

Dadang menuturkan hal tersebut sesuai dengan keputusan DPR no. 2/2015 tentang tata beracara MKD. Dimana, sanksi sedang karena Novanto melakukan persekongkolan untuk menguntungkan golongan dan pribadi serta menyalahi wewenang sebagai Ketua DPR.

"Pertemuan dengan Trump, itu juga menguatkan pelanggaran sedang yang berkonsekuensi pergantian Pimpinan DPR," tuturnya.

- Politisi Demokrat

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hassan mengaku pihaknya telah mendapat mandat dari DPP untuk anggota MKD. Menurutnya, momentum MKD dapat dijadikan ajang untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi.

"Harapannya kita sih sebenarnya begitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Tolong diungkap. Diungkapkan dengan sejujurnya. Itu saja sebenarnya harapan kita," imbuhnya.