Kamis, 9 April 2026

Prahara Partai Golkar

Kantor DPP Golkar Gelap Gulita, Security pun Tak Berani Berjaga Sendirian

Kantor DPP Golkar kini hanya mengandalkan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada di sebelah kanan pintu gerbang masuk kantor.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Karyawan melintas di dalam Gedung Utama DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (23/10/2015). Pasca keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, kantor DPP Partai Golkar terlihat sepi dan tidak ada aktivitas. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta tidak tampak seperti kantor partai pada umumnya.

Kantor sepi dan pada malam hari gelap gulita. Kantor partai penguasa pada masa orde baru tersebut kini hanya mengandalkan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada di sebelah kanan pintu gerbang masuk kantor, yang bersebelahan dengan Jalan anggrek Nelly Murni.

Sementara lampu di luar dan di dalam kantor padam.

Minggu (3/1/2016) malam lima orang petugas yang berjaga di Kantor DPP, memilih menjejerkan kursi di depan pintu masuk kantor yang berjarak kurang lebih 50 meter dari pintu gerbang. Tanpa penerangan tambahan mereka berjaga sambil bercengkrama.

Dua kursi kayu dijejerkan ditambah dua kursi Kantor. Mereka memilih berjaga dengan berkumpul di depan pintu masuk lantaran gelap.

"Kalau gelap gini, mendingan ngumpul saja jaganya, engga kelihatan apa-apa," ujar salah seorang penjaga.

Ia juga mengatakan kondisi kantor yang gelap membuat patroli dilakukan berkelompok. Padahal biasanya, ketika kondisi normal patroli berkeliling kantor DPP dapat dilakukan seorang diri.

"Patroli juga harus barengan sekarang, daripada kenapa-napa," katanya.

Kondisi gelapnya kantor disebabkan PLN memutus aliran listrik. Pengurus Kantor DPP Golkar menunggak pembayaran listrik di bulan Oktober dan November 2015 sebesar Rp 400 juta.

Kedua kubu yang bertikai saling menyalahkan menunggaknya uang listrik dan gaji pegawai Kantor DPP tersebut. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan, seharusnya yang bertanggungjawab adalah kubu Agung, karena hampir setahun terakhir kantor digunakan oleh kubu Agung Laksono Cs.

Sementara kubu Agung mengatakan, lantaran dalam dua bulan terakhir kantor dipakai secara bersamaan, seharusnya tanggung jawab biaya operasional juga mesti ditanggung bersama.

Ketika dikonfirmasi kembali, Kubu Agung enggan mengomentari permasalahan Kantor DPP.

Ketua DPP versi Munas Ancol, Leo Nababan saat dihubungi Tribunnews mengatakan sebaiknya masalah rumah tangga jangan dibuka ke publik.

Selain itu jangan setiap permasalahan kecil dijadikan alat untuk membunuh karakter seseorang.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved