Rabu, 8 Oktober 2025

Kontroversi Gafatar

Wakil Wali Kota Bogor Sobek Piagam Gafatar Miliknya

Wakil Walikota Bogor ternyata memiliki piagam pemberian dari Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Editor: Adi Suhendi
TribunnewsBogor.com/Vivi Febrianti
Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman menyobek piagam dari Gafatar, Selasa (12/1/2016) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Vivi Febrianti

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Wakil Walikota Bogor ternyata memiliki piagam pemberian dari Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Piagam tersebut diterima Usmar Hariman, tahun 2014 lalu.

Namun, orang nomor dua di Kota Bogor itu langsung menunjukkan penolakan dengan kehadiran Gafatar di Kota Bogor.

Penolakan itu, diperlihatkan Usmar dengan menyobek piagam tersebut.

"Ini saya sobek, sebagai tanda kalau Kota Bogor melarang Gafatar ada di Kota Bogor," ujarnya.

Secara tegas Usmar menolak Gafatar muncul di Kota Bogor setelah gerakan tersebut dilarang MUI.

"Dari rilis yang saya baca, ternyata gerakan itu merupakan gerakan yang dilarang oleh MUI, karena sudah mengarah ke gerakan yang menyimpang," kata Usmar Hariman kepada TribunnewsBogor.com, di Balaikota, Selasa (12/1/2016).


TribunnewsBogor.com/Vivi Febrianti
Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman menyobek piagam dari Gafatar, Selasa (12/1/2016)

"Kita akan tolak kalau mereka akan masuk lagi ke Kota Bogor," tegasnya lagi.

Selain itu, kata Usmar, Pemkot Bogor juga akan melakukan beberapa upaya mengantisipasi masuknya gerakan tersebut ke Kota Bogor.

"Kita akan sampaikan ke Kesbangpol, agar melakukan pendataan terhadap organisasi yang ada di Kota Bogor," kata dia.

Di samping itu, pihaknya juga akan menyampaikan ke semua pihak, di setiap kegiatan kedinasan, untuk mewaspadai gerakan seperti itu.

"Masyarakan tidak mudah percaya. Di Tahun 2016 ini, kita akan lebih banyak turun ke bawah. Pak Wali berkantor di kelurahan setiap kamis, juga sebagai upaya antisipasi," katanya.

Dia juga akan menginstruksikan para camat agar lebih hati-hati.

Ia mengimbau kepada warganya agar tidak mudah percaya.

"Kalau dibutuhkan surat edaran dari kepala daerah, akan kita buatkan untuk mengantisipasi gerakan ini masuk ke Kota Bogor," ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved