Lemkapi Sebut Pihak yang Mengusulkan Polri di Bawah Kementerian Tak Paham Sejarah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menegaskan gagasan sejumlah pihak yang meminta Polri berada di bawah kementerian adalah gagasan mundur.

Edi Hasibuan menilai pihak-pihak yang mengusulkan wacana Polri di bawah kementerian tidak mengerti sejarah Polri.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tersebut mengatakan sesuai Penetapan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946, jabatan kepolisian di bawah Perdana Menteri.

Sejak saat itu, Polri selalu di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Hasil kajian-kajian akademik kami, sesuai sejarahnya Polri tetap lebih cocok berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Hal tersebut diungkapkan Edi Hasibuan merespons usulan sejumlah pihak terhadap kedudukan Polri saat ini.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini, kedudukan Polri idealnya tetap berada di bawah Presiden.

Jika Polri di bawah kementerian, dikhawatirkan kinerja Polri malah  semakin buruk mengingat semakin banyak pihak yang melakukan intervensi terhadap kepolisian.

"Kami mengamati di bawah Presiden saja intervensi terhadap Polri itu luar biasa besarnya. Apalagi di bawah kementerian. Intervensi terhadap Polri bisa dicegah  karena ada atasan Kapolri yakni Presiden," ujarnya.

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan untuk memperbaiki Polri tidak harus mempersoalkan kedudukannya yang berada di bawah Presiden atau melempar usulan mengganti Kapolrinya.

Kita mengamati sejauh ini terobosan dan kemajuan Polri saat ini sudah sangat maju.

Kendati demikian, Edi mengatakan Polri masih perlu meningkatkan kinerja dan perlu sejumlah perbaikan.

Kondisi ini bukan hanya terjadi di institusi kepolisian, tapi juga terjadi pada semua lembaga dan kementerian serta institusi penegak hukum lainnya.

"Kami minta kepada tim Komite Reformasi Polri ketika sudah ditunjuk Presiden nanti memberikan perhatian khusus pada bidang mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dipertahankan," kata dosen pengajar dan penulis buku  politik hukum kepolisian ini.

Menurut Edi Hasibuan, saat ini berdasarkan amatannya, capaian pelayanan Polri dalam mendukung Program Asta Cita Presiden, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak diapresIasi.