JK Sebut Tak Masalah Ketua Golkar Rangkap Jabatan

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencanannya, Partai Golkar akan nemilih Ketua Umum baru tahun ini.

Salah satu nama yang digadang-gadang untuk maju adalah Ade Komarudin, yang kini menjabat sebagai Ketua DPR.

Ade Komarudin susah mengaku berminat untuk maju.

Masalahnya, Ade baru beberapa bulan dilantik menjadi Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto, yang dijerat kasus "Papa Minta Pulsa." Sejumlah pihak menyayangkan hal itu.

Wakil Presiden RI, Sekaligus mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut tidak masalah bila Ketua DPR maju salam pemilihan ketua partai.

Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2016), Jusuf Kalla menyebut ketua Partai Golkar terdahulu termasuk dirinya, sudah membuktikan hal itu.

"Dulu Akbar merangkap, boleh kan," ujarnya.

Akbar yang ia maksud adalah Akbar Tanjung, yang memimpin Partai Golkar di era kejatuhan orde baru. Saat memimpin partai berlambang pohon beringin itu, Akbar juga berstatus Ketua MPR.

Di Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang pohon beringin itu, menurut Jusuf Kalla tidak ada larangan soal rangkap jabatan.

"Saya dulu ketua Golkar merangkap Wakil Presiden," jelasnya.

Megawati Sukarnoputri, saat menjabat Presiden RI ke-5 pada tahun 2000-2004 lalu, ia juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Selain itu, Susilo Bambang Yudoyono (SBY), justru naik menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat pada 2013 lalu, saat ia menjabat Presiden RI.