Akom Jelaskan Beredarnya Surat‎ Pernyataan Tak Maju Calon Ketum Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Ade Komarudin angkat bicara mengenai beredarnya surat pernyataan dirinya saat dirinya terpilih sebagai Ketua DPR.

Surat tersebut berisi Akom, sapaan Ade Komarudin, tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar sampai dengan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Bali pada tahun 2019.

Akom menjelaskan saat rapat harian Golkar, Aburizal Bakrie berkata kepadanya.

Ical menyatakan Akom akan ditetapkan sebagai calon Ketua DPR karena seluruh pengurus menginginkannya.

"Dan saya mintakan Pak Ade supaya meneken pakta intergritas yang isinya adalah Pak Ade ga boleh inisiasi munas. Saudara harus tahu saat itu lagi ramai-ramainya orang desak-desak munaslub. Saya dimintakan untuk tidak boleh inisiasi munas. Saya bilang saya siap," kata Akom di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Setelah rapat selesai, Akom pun pulang ke rumahnya.

Tetapi, ketika Akom sedang melintas didepan Al-Azhar, dirinya dihubungi Nurdin Halid.

Nurdin meminta Akom kembali ke tempat rapat di Bakrie Tower untuk menandatangani pakta integritas.

"Di lantai 46, Pak Nurdin ketemu di Lift, terus kata Pak Nurdin, 'sudah teken saja pak'. Kan saya bilang tadi udah bilang iya saya teken," kata Politikus Golkar itu.

Di Lantai 46, Akom menceritakan terdapat Aburizal Bakrie, Setya Novanto dan Idrus Marham.

Kemudian mereka bercanda dan menyodorkan surat kepada Akom. Ia mengaku tidak sempat membaca isi surat tersebut.‎

"Saya teken aja. Ada beberapa rangkap. Terus Pak Ical nanya 'ko engga dibaca De?' Ya saya bilang 'buat apa baca, kan saya udah oke tadi. Saya percaya abang'. Ya udah teken," katanya.

Kemudian, Akom menjelaskan adanya pernyataan Politikus Golkar Ridwan Bae dimana terdapat surat Ketua DPR itu tidak dapat Maju sebagai ketum.

Akom pun dihubungi Ical dari Hongkong.

Ical, kata Akom, mengatakan pernyataan Ridwan Bae tidak benar dan ia dapat mencalonkan sebagai Caketum karena memiliki hak.

"Terus saya bilang 'iya bang kan seingat saya abang bilangnya permintaannya tak insiasi munas kok bisa keluar pernyataan lain saya enggak ngerti. Sebenarnya barang lama sudah dijelasin tapi beredar lagi. Ada WA juga kan dari Pak Ical," katanya.

Akom menyebut saat deklarasi di Jogyakarta, terdapat sejumlah ketua DPD tingkat I dan II yang mengatakan menerima surat tersebut.

Surat itu dikirim ke seluruh tingkat I dan II. Ia menilai cara-cara tersebut tidak baik.

"Saya senyum-senyum saja. Ngapain saya marah-marah. Saya jujur apa yang saya lakukan apa adanya. Itu kan langgar AD/ART. Kan dijamin dlm mencalonkan. Asalkan kita sesuai dgn persyaratan PDLT kita boleh dicalonkan dan mencalonkan. Dan alhamdulillah saya memenuhi PDLT," ujarnya.

Mengenai dugaan surat tersebut asli atau palsu, Akom mengaku tidak peduli. Ia hanya melihat tidak boleh menginisiasi Munas.

"Yang kedua kok tidak boleh mencalonkan? Berarti ada munas dong. Kan bertentangan juga," katanya.