Badan Kehormatan DPD Dinilai Tidak Bekerja Sehingga Sidang Berlangsung Ricuh

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kericuhan pada pembukaan masa sidang IV DPD RI Senin lalu (12/4/2016), kembali mencoreng muka parlemen.

Sejumlah pihak menilai kericuhan tersebut dikarenakan kurang bekerjanya Badan Kehormatan DPD sehingga keberadaanya tidak dianggap.

‎"Kalau dicermati, itu dikarenkana kurang bekernya BK DPD," ‎ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago ‎di Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Contonya, menurut Pangi ketika kekisruhan mulai terjadi, BK tidak bisa menengahi dan mengambil tindakan.

Pada ujungnya, hujan interupsi saat sidang berlangsung menjadi ricuh dengan majunya sejumlah anggota DPD mendekati pimpinan dan menghentakan sejumlah mikrofon di atas meja.

"BK saja pada saat adanya kekisruhan di paripurna DPD kurang dianggap bahkan tidak dihormati sama sekali pada saat sejumlah anggota DPD melancarkan mosi tak percaya ke pimpinan DPD. Kalau BK bekerja optimal, harusnya kejadian seperti kemarin tidak terjadi," paparnya.

Pangi meminta BK DPR yang dipimpin AM Fatwa mengevaluasi kinerjanya.
Sehingga fungsi BK untuk menjaga marwah dan kehormatan dewan dapat berjalan dengan baik dan kejadian serupa tidak terulang.

Sebelumnya, sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat pembukaan masa sidang IV Tahun 2014-2019 berlangsung ricuh.‎

Kericuhan itu ‎berawal saat Wakil Ketua Komite I DPD, Benny Rhamdani ‎melakukan interupsi.

Interupsi yang dilakukan Benny terkait adanya mosi tidak percaya yang disuarakan para anggota DPD.

‎Benny pun menghampiri podium untuk membacakan beberapa lembar kertas yang dibawanya.

Satu diantaranya protes terhadap ‎Ketua DPD, Irman Gusman yang belum menandatangani hasil rapat paripurna.