75 Kader Agung Laksono Masuk Kepengurusan Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 75 orang dari 95 kader kubu Agung Laksono masuk kepengurusan Partai Golkar yang baru hasil kesepakatan kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.

Kepengurusan untuk periode 2014-2019 itu mengakomodasi 80 persen kubu Ancol.

"Ketua umum tetap Pak Aburizal dan Sekretaris Jenderal tetap Pak Idrus Marham. Wakil ketua umum ada Pak Agung Laksono, Pak Zainudin Amali dan lain-lain," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung Imigrasi Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

"Selain itu, Ada Pak Nurdim Chalid, Ada Pak Theo L Sambuaga, ada Yorrys dan lain-lain. Jadi benar-benar mengakomodasi kedua kelompok," tambah Yasonna.

Kesepakatan kepengurusan Golkar ini dicapai setelah kedua kubu bertemu dan membicarakan secara internal.

Menurut Yasonna, surat dengan Nomor M.HH-04.AH.11.01 tahun 2016 itu merujuk keputusan Mahkamah Agung nomor 96 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ia berharap, proses islah Partai Golkar terus berlanjut. Apalagi, Golkar berencana menggelar musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk memilih Ketua Umum Golkar yang baru pada 23 Mei 2016 di Bali.

Aburizal dan Agung sepakat tidak maju sebagai calon ketum dalam Munaslub tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham berharap, setelah ini tidak ada lagi permasalahan terkait surat keputusan Menkumham tentang pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang sudah direkonsiliasi.

"Basisnya adalah Munas Bali sebagaimana putusan MA yang menyatakan Munas Bali dinyatakan sah dan seluruh keputusannya," kata dia.

Ia menjelaskan, susunan kepengurusan Partai Golkar berbasis Munas Bali. Kendati demikian, sejumlah kader dari kedua kubu tetap masuk kepengurusan demi menjaga kesatuan dan persatuan Golkar.

Mahar Politik
Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso berencana menghilangkan mahar politik yang terjadi di partai, termasuk Golkar.

"Kalau saya terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, saya akan hilangkan semua mahar politik," kata Priyo.

Priyo mengaku sedih dengan pemberitaan tentang partai yang berubah menjadi ajang makelar politik. Dia melihat hal ini sebagai salah satu upaya deparpolisasi.

"Deparpolisasi merupakan obat bagi partai untuk mendengar kritik itu. Sebagai negeri yang demokratis, yang dalam pelaksanaannya mengalahkan Amerika, kita tidak boleh berburuk sangka terhadap parpol," ucap Priyo.

Priyo menambahkan, ketidakpercayaan terhadap partai akan mengakibatkan runtuhnya partai sebagai pilar demokrasi. Ia ingin mengundang aktivis untuk ikut memimpin partai.

"Saya akan undang aktivis untuk memimpin parpol. Kalau parpol jadi bunker tempat berlindung orang bermasalah merupakan tanda-tanda kiamat," tutur Priyo.

Priyo memiliki tiga alasan untuk maju mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Pertama, Priyo mengklaim mendapatkan dukungan yang deras dari berbagai daerah.

Kedua, Golkar partai yang hebat. Menurut Priyo, hal itu tercermin dari perolehan jumlah kemenangan pemilu legislatif.

"Dari 10 kali pemilu, Golkar 7 kali menang dan 3 kali menjadi runner up. Maka fakta tidak terbantahkan Golkar partai hebat," kata Priyo.

Tujuh kali kemenangan di pemilu legislatif berasal dari enam kali kemenangan di era Orde Baru dan satu kemanangan di era reformasi.

Menurut Priyo, hal itu terjadi karena sejarah politik yang dimiliki Partai Golkar.

Partai berlambang beringin itu memiliki basis massa kuat, termasuk hubungan baik dengan militer dan birokrat. Hal itu yang menjadikan Golkar merupakan partai dominan di era Orde Baru.

Namun, dukungan tetap teruji di era reformasi saat tiap partai mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat dukungan militer dan birokrat.

"Saya ingin mengatakan kebesaran Golkar saat itu mengharu biru. Golkar teruji saat militer dan birokrat masuk ke partai. Sekarang ibaratnya bebas betul, tidak ada yang bisa mengklaim darah biru, yaitu jalur militer dan birokrat," ucap Priyo.

Ketiga, Golkar memiliki suara yang stabil di kursi legislatif. Walau di era reformasi, Priyo mengakui Golkar mengalami penurunan dalam jumlah kursi legislatif.

"Angka menunjukkan tren menurun di angka kursi legislatif. 128, turun 108, kemarin 91 kursi," kata Priyo.

Priyo mengakui bahwa terjadi perubahan dramatis dalam praktik pemilu. Menurut dia, partai harus melakukan strategi lompatan besar dengan menerobos pakem tradisional. (tribunnews/fer/kps)