Jokowi Menggaji "Lawan" Politiknya Rp 88 Miliar Per Bulan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia diperkirakan ada 119 BUMN, 300 anak BUMN, dan 400 cucu BUMN. Total ada sekitar 800-an BUMN dari induk hingu anak dan cucunya. Dari jumlah itu, rata-rata ada 3 posisi komisaris dan 3 poisi direksi. Berarti total ada 4800 posisi di BUMN dari induk hingga anak cucu.

"Nah kalau selama 1 tahun 8 bulan ini pergantian komisaris dan direksi baru menyentuh sekitar 400-an orang, maka
masih ada sekitar 4.400 orang lama di dalam sana yang bisa jadi merupakan lawan politik atau minimal bukan pendukung Jokowi di Pilpres kemarin," kata Ketua Relawan Jokowi dari Batman, Immanuel Ebenezer, saat membuka diskusi “Revolusi Mental dan Bersih-bersih BUMN” di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016).

Hadir dalam diskusi tersebut sebagai pembicara yakni Don K Marut (Pengawas Kebijakan Publik & Kerjasama Internasional), Emrus Sihombing (Pengamat Politik), Ray Rangkuti (Aktivis & Pengamat Politik), Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik), dan Adhie M Massardi (Koordinator Gerakan Indonesia Bersih).

Kenapa sekitar 4.400 komisaris dan direksi di identifikasikan sebagai lawan politik atau bukan pendukung Jokowi? Sederhananya, kata Immanuel, karena mereka bukan dari rekomendasi dari partai pendukung maupun kelompok-kelompok relawan pendukung Jokowi.

"Bisa dikatakan, dari 4.400 an nama itu sudah ditempatkan jauh waktu sebelum Jokowi menjadi Presiden. Dengan kata lain, mereka adalah orang pilihan pemerintahan sebelum Jokowi," ujarnya.

Dari hitungan kasar tersebut, kalau berandai-andai, jika gaji dari 4.400an orang itu rata-rata per bulan Rp20 juta saja, maka pemerintahan Jokowi menggaji "lawan politiknya" setiap bulan Rp88 miliar atau setara Rp1.056 triliun per tahun.

"Hitungan itu memang tidak akurat, tapi bisa untuk menjadi gambaran bagi kita bahwa pemilu 2019 nanti logistik dan
jaringan ada di tangan lawan-lawan Jokowi," ungkapnya.

Menurut Immanuel, mungkin bisa dipeerdebatkan bahwa posisi-posisi di BUMN, cucu dan anak BUMN itu boleh jadi diisi orang profesional. Namun, argumentasi itu tidak bisa dibenarkan karena hampir semua BUMN dan anak cucu BUMN selama ini merugi.

"Kerugian yang terjadi tiap tahun itu menjadi bukti bahwa 4.400 orang itu bukanlah orng-orang profesional di bidangnya," tukasnya.

"Pertanyaan kita, apakah Presiden Jokowi tahu hal ini atau tidak? Apa mungkin Jokowi hafal latar belakang 4.400-an orang itu? Kalau Jokowi tidak tahu maka siapa yang memanipulasi informasi ke Presiden? Apa tujuannya? Apakah sekedar bekerja, bisnis, atau bertujuan politis untuk Pemilu 3 tahun lagi?," tambah dia.

Immanuel mengungkapkan, memanipulasi informasi dan data, menyusupkan nama-nama orang dalam BUMN dan anak cucu BUMN tentu sangat mudah. Siapapun tahu bahwa ditengah kesibukan Jokowi membangun 10.000 km jalan, kereta api, 34 pelabuhan, 35.000 megawat pembangkit listrik, belasan bandara, pembangunan pasar-pasar, mengontrol harga, mendongkrak hasil pertanian, berkeliling negara-negara asing menarik investor, maka Jokowi tidak punya waktu memeriksa semua nama yang disodorkan padanya.

Hitungan lain, lanjut dia, jika dari 4.400-an orang itu bertanggungjawab masing-masing mencetak 10.000 kaos maka dari jumlah itu "lawan" politik Jokowi sudah dapal 44 juta kaso atau 30% dari total kebutuhan kaos untuk pemilih sekitar 130 juta orang.

"Jika ada 4.400 orang yang tidak mendukung Jokowi di BUMN, anak dan cucu BUMN, lalu masing-masing orang itu bercerita kepada 10 orang tentang hal-hal negatif pemerintahan Jokowi, maka dalam satu tahun hal hal negatif Jokowi tersebar secara masif ke 16.060.000 orang, atau dalam 3 tahun ke depan propaganda negatif tersebar ke 48 juta orang. Masif, terorganisir, dan sitematis tanpa sosmed, koran, atau televisi. Gerilya politik dari mulut ke mulut," bebernya.

Selaku relawan, dia mengingatkan, sisa waktu pemerintahan Jokowi hingga pemilu berikutnya tinggal 3 tahun 4 bulan lagi, alias sangat pendek. Dan jika Jokowi ingin memastikan pemerintah selama dua periode maka melakukan bersih-bersih seluruh BUMN dan anak cucu BUMN dari orang-orang yang menjadi lawan politiknya merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak.

"Jokowi adalah orang baik, bekerja keras, dan membawa perubahan melalui revolusi mental. Tapi, revolusi mental itu bisa gagal total jika tidak segera dilakukan revolusi posisi di berbagai tempat dan tingkat, mulai dirjen, sesmen, hingga BUMN berikut anak cucunya," pungkasnya.