Agus Rahardjo Kecewa Tender Pengadaan KTP Elektronik
Agus Rahardjo mengungkapkan kekecewaanya terkait pengadaan KTP elektronik atau e-KTP 2011-2012.
Penulis:
Eri Komar Sinaga
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan kekecewaanya terkait pengadaan KTP elektronik atau e-KTP periode 2011-2012.
Agus yang saat itu menjabat sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimintai Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi untuk mendampingi.
Agus mengatakan pihaknya akhirnya menarik diri lantaran rekomendasi yang mereka berikan tidak ditaati Kementerian Dalam Negeri.
Baca: Basaria Panjaitan: Agus Rahardjo Harus Siap Diperiksa KPK
Baca: Gamawan Fauzi: Agus Rahardjo Pernah Beri Saran Proyek E-KTP
Ternyata, walau sudah mundur, LKPP tetap dimintai pertimbangan.
"Yang terakhir sekali agak mengecewakan. Proses tender sanggahnya belum selesai tapi kontrak sudah ditandatangani," kata Agus Rahardjo di KPK, Jakarta, Kamis (27/10/2016).
Agus Rahardjo mengungkapkan salah satu rekomendasi yang tidak ditaati adalah agar paketnya dipecah dan lelang diadakan melalui e-procurement.
"Tapi prosesnya tidak melalui e-procurement," kata Agus Rahardjo.
Agus pun menegaskan tidak ada yang perlu diperiksa dari dirinya terkait kasus tersebut. Agus Rahardjo mengklaim penyidik berpendapat keterangan dirinya tidak dibutuhkan.
"Waktu itu dipaparkan ke kami, anak-anak juga melihat tidak ada keterliatan saya. Jauh panggang dari api lah," tukas Agus Rahardjo.
Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi sempat menyebut nama Agus Rahardjo. Menurut Gamawan, pengadaan KTP elektronik sudah sesuai prosedur dan mendapat pendampingan dari LKPP.
"Saya minta untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya," kata dia.
Bekas bupati Solok itu mengatakan agar BPKP mengaudit dan diaudit lagi setelah tender. Saat audit tersebut, kata dia, tidak ada ditemukan mengenai adanya penggelembungan dana atau korupsi.
"Bahkan sampai ada laporan dari persaingan usaha tidak sehat sampai proses pengadilan sampai vonis MA, dinyatakan bahwa tidak ada proses persaingan tidak sehat, lalu apa yang mau saya lakukan kalau seperti itu," kata dia.
