Breaking News:

Demo di Jakarta

Pengamat Intelijen: Makin Gaduh, Polri Perlu Umumkan Kelompok Pendukung Makar

Menurut Ridlwan, pernyataan Kapolri soal indikasi kelompok penunggang aksi disalahpahami secara salah oleh sebagian kelompok masyarakat.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Peneliti terorisme dan intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri perlu mengumumkan kelompok pendukung makar yang disebut akan menunggangi aksi 2 Desember.

Hal ini terkait pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal indikasi makar pada aksi 2 Desember nanti makin mendapat reaksi publik.

Pasalnya menurut pengamat intelijen Ridlwan Habib, di media sosial, isu makar ini makin gaduh.

Bahkan, sudah mengarah ke isu pencopotan Kapolri.

"Isu makin liar, bahkan sudah ada wacana dari DPR soal pergantian Kapolri. Ini meresahkan publik, " ujar Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Menurut Ridlwan, pernyataan Kapolri soal indikasi kelompok penunggang aksi disalahpahami secara salah oleh sebagian kelompok masyarakat.

"Bahkan diartikan secara salah dengan seolah-olah Polri melarang unjuk rasa. Padahal yang dilarang itu jika mengganggu ketertiban umum karena menutup jalan protokol, " kata Ridlwan.

Dia menilai Polri masih didukung oleh sebagian masyarakat.

Namun, mereka adalah golongan masyarakat yang tidak vokal di media sosial.

Untuk itu dia mendorong Kapolri menyebut nama-nama atau akun akun media sosial provokator di dunia maya.

"Saya kira kalau Kapolri menyebut nama nama atau akun akun media sosial provokator di dunia maya, itu akan menentramkan masyarakat, " katanya.

Ridlwan meyakini sebagian besar ulama juga berada di belakang Kapolri Tito Karnavian.

"Yang terjadi sekarang adalah upaya adu domba antara Polri dan sebagian kelompok umat Islam oleh akun akun media sosial yang anonim. Polri harus umumkan akun akun medsos provokator itu, " ujar alumni S2 Intelijen UI itu.

Ridlwan yang juga koordinator eksekutif Indonesia Intelligence Institute itu khawatir, jika pihak GNPF memaksakan diri untuk sholat jumat di jalan, akan memicu protes dari publik.

"Saya kira perlu wisdom atau kebijaksanaan dari masing masing pihak, demonstrasi kan bisa di Monas atau Lapangan Banteng, tidak harus di jalan protokol yang digunakan untuk aktivitas masyarakat, " ujarnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved