JK: Janji Trump soal Ekonomi Proteksionis Tidak Perlu Dikhawatirkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Janji Donald Trump yang bakal menerapkan sistem ekonomi proteksionis dinilai bukanlah perkara mudah.

Menurut Jusuf Kalla, Amerika Serikat (AS) bukanlah sebuah korporasi, dan saat ini ekonomi di dunia sudah saling berkaitan.

"Jadi apa yang dikatakan Trump tentang macam-macam itu sebagai kalau korporasi mudah dibelokkan kiri kanan dan tidak ada risiko, tapi sebagai negara besar tentu tidak semudah itu. Jadi kita tidak perlu khawatir," ujar Jusuf Kalla dalam sambutannya di acara pembukaan perdagangan di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2017).

Prediksinya terhadap sikap Donald Trump ketika memimpin negara adidaya tersebut bukannya tidak berdasar.

Jusuf Kalla mengaku sudah bertanya langsung ke Barack Obama.

Wakil Presiden bertanya kira-kira apa yang terjadi setelah Barack Obama resmi lengser dari jabatannya saat ini.

"Saya tanya apa yang terjadi di Amerika setelah anda pergi?" ujar Jusuf Kalla mengulangi pertanyaannya kepada Barack Obama.

Obama mengatakan Donald Trump tidak akan membawa perubahan banyak setelah menjabat nanti. Janji Donald Trump yang terealisasi hanya di bawah 50 persen.

"Jadi artinya kampanye beda sesuatu dan pelaksanaan berbeda lagi," terangnya.

Selain itu Jusuf Kalla juga sudah menemui Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, juga untuk menanyakan sepak terjang Donald Trump nanti setelah terpilih.

Wakil Presiden menyebut Perdana Menteri Jepang tertawa terbahak-bahak saat dilontarkan pertanyaan tersebut.

"Saya tidak tahu makna terbahak-bahak, Terbahak-bahak betul, saya juga bingung kenapa dia tertawa," terangnya.

Janji proteksionisme Trump selama kampanye dianggap hanya strategi meraih suara pemilih.

Selain program proteksionis, Trump berkeinginan mengurangi imigran, misalnya dari Meksiko, Afrika Selatan, dan Asia. Program itu berarti Trump ingin membatasi pekerja dari luar Amerika.

Dengan program ini, para pekerja senang karena pengangguran akan menurun. Inilah yang membuat Donald Trump dipilih para pekerja di Amerika Serikat.