Fahri Hamzah Minta Maaf, PKS Tegaskan Cuitan di Twitter Pendapat Pribadi
"Barangkali yang di Hong Kong cukup baik nasibnya. karena sistema hukumnya cukup baik melindungi TKI yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga"
Tanggung Jawab Pribadi
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai cuitan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merupakan pernyataan pribadi.
Cuitan Fahri di twitter yang berisi 'Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela'. "Yah itu sih statement pribadinya Pak Fahri Hamzah yah karena itu yg paling tahu Pak Fahri Hamzah. Ketua Fraksi PKS bukan juru tafsirnya Pak Fahri Hamzah," kata Jazuli.
Jazuli menduga Fahri tidak menyoroti persoalan mengemis atau pembantu. Tetapi, di tengah sulitnya masyarakat mencari kerja didalam negeri tetapi banyaknya tenaga kerja luar negeri di Indonesia.
"Mungkin itu kalau positifnya. tapi tafsir yang paling tahu Pak Fahri. saya kira langsung saja ke Pak Fahri Hamzah kalau soal itu," kata Jazuli.
Mengenai rencana pemanggilan Fahri Hamzah, Jazuli menuturkan hal itu bukan tanggungjawab fraksi. Apalagi, secara institusional Fahri sedang berurusan dengan PKS.
"Jadi menurut saya itu urusan pribadilah, saya mendingan yang lebih strategis bicaranya jangan urusan begitu," kata Jazuli.
Dibela Rieke
Anggota Timwas TKI DPR Rieke Dyah Pitaloka menanggapi kicauan Wakil Ketua Fahri Hamzah di twitter. Fahri telah menghapus cuitan yang berisi 'Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela'.
"Kicauan Fahri Hamzah di twitter seperti menyentil kita semua. Sebagian marah dan mengecam. Tapi, mari kita lihat arti kata Babu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: orang yang bekerja sebagai pembantu dalam rumah. Ada babu cuci, babu masak dan sebagainya," kata Rieke.
Rieke mengatakan upah pembantu terserah yang memberi, jam kerja juga tergantung majikan. Tawar-tawaran pun tidak dijamin norma hukum.
"Jadi kalau dilanggar pun tak ada sanksi bagi yang melanggar, bisa diberhentikan kapan saja, tanpa pesangon. Ada majikan yang baik, itu untung-untungan, bukan karena ada perlindungan hukum yang memperlihatkan kehadiran negara," kata Politikus PDIP itu.
Rieke mengakui adanya konotasi yang terkesan kasar dari kata babu. Menurut Rieke, hal itu merupakan kenyataan dimana hidup jadi begitu kasar dan keras bagi mereka yang jadi babu dan diperlakukan sebagai babu, bukan pekerja.
"Saya kira sudah saatnya kita tidak terjebak 'eufemisme', menghalus-haluskan kata untuk kondisi yang berkebalikan. Menggunakan kata-kata yang sopan untuk menutupi ketidakadilan yang terjadi," kata Rieke.
"Selama belum diakui sebagai pekerja formal yaa istilah yang tepat memang babu alias pembantu. Nasib tragispun bagi 'babu', bukan bermaksud menghina terjadi di dalam negeri, klik saja di Mbah Google: Kekerasan terhadap pembantu . Pasti langsung keluar rentetan cerita tragis," tambah Rieke.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/fahri-hamzah-nih3_20170109_141430.jpg)