Selain Patrialis Akbar, Ada 10 Orang Lagi yang Terkena Operasi Tangkap Tangan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaganya terhadap hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihak yang tertangkap dalam OTT ada 11 orang termasuk hakim MK Patrialis Akbar di sebuah hotel di Tamansari, Jakarta Barat.

Kelanjutan dari OTT itu, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman Patrialis Akbar di Cipinang Muara, Jakarta Timur untuk menemukan bukti lainnya.

"Benar soal informasi OTT yang dilakukan KPK di Jakarta. Ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini ," katanya.

"OTT ini yang diamankan 11 orang, salah satunya hakim di MK. Terdapat indikasi pemberian hadiah atau janji terkait pengujian undang-undang yang diajukan oleh pihak tertentu ke MK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Informasi yang dihimpun, 11 orang yang diamankan tersebut diantaranya Tino, Basuki, Kamal, Darsono, Fenny, Patrialis Akbar, Resti, Selamet, Anggi dan Dewi.

Baca: Sisi Lain Kehidupan Patrialis Akbar: Pernah Jadi Sopir Angkot Jurusan Pasar Senen-Jatinegara

Masih menurut informasi di lingkungan KPK, Patrialis Akbar ditangkap karena diduga menerima suap terkait uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal-pasal yang digugat yaitu pasal 36 C ayat 1, pasal 36 C ayat 3, pasal 36 D ayat 1, dan pasal 36 E ayat 1.

Pada umumnya, pasal-pasal itu berisi tentang peraturan impor sapi dari luar negeri ke Indonesia.
Para penggugat terdiri dari peternak sapi, dokter hewan, pedagang sapi hingga konsumen daging sapi.

Mereka merasa dirugikan hak- hak konstitusionalnya akibat pemberlakuan zona base di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut.

Para penggugat mengaku kehadiran UU itu membuat peluang impor sapi semakin tinggi dan tidak mendukung perekonomian peternak lokal.

"Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah karena prinsip minimum security dengan pemberlakuan zona tersebut mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati," ujar penggugat dalam salinan gugatannya.

Baca: Jusuf Kalla Soal Penangkapan Patrialis Akbar: Tidak Berarti Kalau dari Partai Itu Pasti Salah

Hingga Januari 2017, sidang tersebut masih berlangsung di MK. Terakhir, sidang gugatan UU Peternakan itu digelar 13 Mei 2016 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon dan DPR.

"Ada kasus itu, uji materi mengenai hal itu dan sudah sampai tahap akan dibacakan putusannya. Tapi belum dibacakan putusan itu. Ini sudah selesai finalisasi dan segera dibacakan putusannya," kata Ketua MK Arief Hidayat.

Diberhentikan Sementara

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi akan mengajukan permintaan pemberhentian sementara Hakim Patrialis Akbar kepada Presiden Joko Widodo. Permintaan sementara tersebut sehubungan penangkapan Hakim Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi akan mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim untuk memproses Patrialis.

"Seiring dengan itu Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.

Menurut Arief Hidayat, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat untuk Patrialis Akbar dari kedudukannya sebagai Hakim MK.

Hal tersebut akan diajukan jika Patrialis Akbar diputus telah melakukan pelaanggaran berat.

"Dalam hal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa hakim konstitusi yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat, MK akan mengajukanpermintaan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden," kata Arief Hidayat.

Proses tersebut akan dimulai sejak ada status hukum atau status tersangka yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Patrialis Akbar.

Belum Tobat

Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.

"Berarti mereka betul-betul bekerja. Apalagi yang di-TO itu adalah MK. Berarti di sana dengan kejadian Pak Akil, berarti belum tobat-tobat mereka di sana," kata Wenny.

Wenny berencana mengundang MK terkait kasus tersebut. Politikus Gerindra itu mempertanyakan strategi pengawasan hakim MK."Bagaimana sistemnya ada di sana yang dulu disampaikan tetapi nyatanya masih ada yang tertangkap tangan berarti hanya diatas kertas dong," kata Wenny.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengaku kaget dan tidak menyangka Patrialis Akbar tertangkap KPK.Menurutnya, hal itu memukul dunia peradilan.

Ia pun mengapresiasi kinerja KPK yang tetap ingin membersihkan dunia peradilan."Termasuk di MK yang selama ini dianggap agung," kata Politikus PDIP itu.(eri/k sinaga/ferdinand/theresia felisiani)