Gema Kosgoro Usul Penghapusan Presidensial Thereshold

Ketiga pasal itu perlu diamandemen demi kepentingan bangsa dan negara serta menghindari pengamalan konstitusi yang multi tafsir

Gema Kosgoro Usul Penghapusan Presidensial Thereshold
Istimewa
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi dan pengurusnya usai bertemu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Gedung MPR RI, Jumat (3/2) kemarin. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Kosgoro mengusulkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan.

Ada pun yang diusulkan diamandemen adalah pasal yang menyangkut pemilihan presiden, penguatan lembaga MPR dan DPD serta penguasaan energi untuk hajat hidup orang banyak.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi dalam keterangannya seusai diterima Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Gedung MPR RI, Jumat (3/2) kemarin.

Gerakan Mahasiswa Kosgoro, kata Untung, berpendapat ketiga pasal itu perlu diamandemen demi kepentingan bangsa dan negara serta menghindari pengamalan konstitusi yang multi tafsir yang dapat diselewengkan oleh oknum penguasa yang korup.

"Pasal menyangkut pemilihan presiden, penguatan kelembagaan MPR dan DPD serta penguasaan energi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak perlu disempurnakan demi kepentingan bangsa dan negara," kata Untung.

Saat menerima Zulkifli Hasan, pihaknmya menerima Untung yang didampingi Ketua Bidang Organisasi Adam Malik, Ketua Bidang Hak Azasi Manusia Jajang Purkon, Ketua Bidang Keanggotaan Junaidi, Ketua Bidang Humas Muhammad Sufi dan Wakil Sekretaris Jenderal Edi Rusli.

Lalu mengapa yang perlu diamandemen?

Untung menyebutkan ketentuan mengenai kelembagaan MPR dan DPD perlu diamandemen untuk diperkuat.

Salah satunya adalah penambahan kewenangan mengenai MPR dalam menyusun Garis Besar Haluan Negara dan mengamandemen kewenangan DPD yang semestinya memiliki kewenangan eksekutif yang tidak diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat antara lain kewenangan untuk meratifikasi perjanjian luar negeri, mengonfirmasi pengangkatan duta besar, hakim-hakim agung, dan pejabat-pejabat tinggi negara lain.

"MPR dan DPD perlu diperkuat dan  DPD diberikan kewenangan yang lebih luas. Jangan semua diberikan kepada DPR apalagi mereka  memiliki konstituen yang meliputi provinsi sehingga secara historis mewujudkan suasana yang lebih mengutamakan musyawarah dan tidak begitu partisan," kata Untung.

Halaman
12
Penulis: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved