Hari Ini Pemilihan Ketua MA yang Baru

Lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman itu akan melakukan pemilihan Ketua MA periode masa jabatan 2017 hingga 2022

Hari Ini Pemilihan Ketua MA yang Baru
Tribunnews.com/Tribunnews.com/Abdul Qodir
Gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13, Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali, berakhir. Lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman itu akan melakukan pemilihan Ketua MA periode masa jabatan 2017 hingga 2022, hari ini Selasa (14/2/2017).

Pergantian itu dilakukan di tengah sorotan masyarakat terhadap buruknya integritas hakim.

Berdasarkan catatan dari Koalisi Pemantau Peradilan, di bawah kepempinan Hatta Ali selama periode 2012-2017, sebanyak 18 hakim baik pegawai dan pejabat di lingkungan peradilan yang diduga terlibat atau diputus terlibat korupsi.

Tak hanya itu, sebanyak 12 orang lainnya disinyalir melakukan pelanggaran etik.

Belum lagi, masalah lainnya, seperti masih banyak praktik maladministrasi terjadi di pengadilan, seperti yang diungkap oleh Ombudsman RI. Hal ini menunjukkan akses para pencari keadilan terhadap dokumen-dokumen putusan tersebut belum seluruhnya terpenuhi.

Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI-FHUI), Aulia Ali Reza, mengatakan Ketua MA yang baru menghadapi tantangan membenahi internal kelembagaan dan memberantas mafia peradilan.

Sehingga, harapannya Ketua MA yang baru dapat mewujudkan reformasi lembaga dan peradilan di Indonesia.

"Ada dua masalah, pertama membenahi sistem yang mendukung terjadi korupsi di pengadilan. Kedua masalah internal kelembagaan. Harapan, Ketua MA terpilih bisa mengatasi masalah dan memberikan ide baru terkait reformasi peradilan," tutur Ali.

Namun, upaya mewujudkan reformasi lembaga itu bertolak belakang dengan tata cara pemilihan Ketua MA.

Pemilihan masih dilakukan secara tertutup tanpa ada uji kelayakan dari masing-masing calon yang melibatkan lembaga lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved