Korupsi KTP Elektronik

Fahri Hamzah: Banyak yang Presiden Belum Tahu

Fahri menilai Presiden banyak tidak mengetahui hal-hal dibalik kasus yang dinilai banyak orang sebagai 'mega korupsi' itu.

Fahri Hamzah: Banyak yang Presiden Belum Tahu
Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memastikan pertemuan pemerintah dengan lembaga tinggi negara tidak terkait mengenai masalah kasus e-KTP yang pada Kamis (16/3/2017) besok sidang kedua akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor.

Selasa (14/3/2017) kemarin, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara berkumpul di Istana Kepresidenan.

"Tidak, tidak ada pembicaraan itu," kata Jk di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

JK mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak lain ingin membicarakan mengenai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat.

Selain itu juga agar kesenjangan ekonomi bisa diturunkan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah dapat tercipta.

"Kesenjangan kita turunkan sehingga bagaimana ekonomi diarahkan tumbuh dari bawah. Masyarakat yang selama ini kurang itu harus diberikan keberpihakan," tegas Jusuf Kalla.

Di Istana, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kemudian mempertegas, dugaan korupsi pengadaan e-KTP ada konflik kepentingan antara Ketua KPK Agus Rahardjo dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Ada potensi conflict of interest dari ketua KPK sendiri karena rupanya ketua KPK itu ikut berkonflik dengan Kemendagri," tuding Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah mengungkapkan, Ketua KPK Agus Rahardjo adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditengarai memiliki kepentingan terhadap salah satu konsorsium pengadaan e-KTP.

Menurut Fahri, konsorsium yang ia bawa tersebut justru digagalkan oleh Kemendagri dalam proses lelang pengadaan proyek tersebut.

Halaman
123
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved