Korupsi KTP Elektronik

Mahfud MD: Hak Angket Bisa Hambat Proses Hukum e-KTP

Menurut Mahfud, kasus e-KTP ini sudah masuk ke dalam proses peradilan pidana. Jika diinterupsi dengan angket bisa terhambat.

Mahfud MD: Hak Angket Bisa Hambat Proses Hukum e-KTP
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Anggota Panitia Seleksi Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahfud MD. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mewacanakan penggunaan hak angket DPR terkait dengan kasus korupsi proyek e-KTP.

Menanggapi hal ini mantan Ketua Majelis Konstitusi Mahfud MD memiliki pandangan lain atas wacana penggunaan hak angket DRR tersebut.

"Hak angket itu adalah hak konstitusional dan legal bagi DPR untuk mengawasi pemerintah. Secara konstitusional itu boleh saja. Tapi menurut saya hal itu kurang pas digunakan untuk kasus e-KTP ini," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kasus e-KTP ini sudah masuk ke dalam proses peradilan pidana. Jika diinterupsi dengan angket bisa terhambat.

Baca: Tiga Nama yang Disebut dalam Dakwaan Kasus e-KTP Sudah Meninggal Dunia

Baca: Fahri Hamzah: Banyak yang Presiden Belum Tahu

"Bisa ada tekanan psikopolitis terhadap proses hukum. Meski tak harus diikuti, bisa saja ada interupsi agar proses hukum e-KTP dihentikan dulu sampai selesainya angket," kata Mahfud saat dikonfirmasi Tribunnews, Rabu (15/3/2017).

Hal itu menurut Mahfud sebenarnya bisa jadi kontroversi dan jadi tekanan psikologis yang tidak baik bagi hukum.

"Misalnya tak bisa dihindarkan kesan bahwa jika menggunakan hak angket DPR itu hanya mau saling melindungi dirinya sendiri dan sekaligus menyerang KPK seperti yang sudah-sudah," kata Mahfud.

"Sebab korupsi e-KPK itu merupakan korupsi berjemaah dan jamaahnya justru banyak yang dari DPR," kata dia.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved