Korupsi KTP Elektronik
e-KTP Dinilai Punya Dampak Besar Kisruh di Pilkada 2017
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kasus e-KTP tidak hanya persoalan kerugian negara. Tetapi juga berdampak bagi demokrasi.
Penulis:
Ferdinand Waskita
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Petugas melakukan perekaman ektp pada warga di Kecamatan Tegalsari, Senin (17/11). Meski Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghentikan proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP. Layanan pembuatan KTP di Surabaya masih berjalan normal. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Titi mengakui ada aturan soal surat keterangan (suket) yang bisa menjadi solusi. Tetapi hal itu tetap saja menjadi beban bagi warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Sebab, suket sifatnya bukan pelayanan, melainkan keaktifan. Suket baru bisa dikeluarkan jika masyarakat yang mengurusnya.
"Harusnya negara yang mengeluarkan suket. Bukan warga yang harus dibebani mengurus mendapatkan suket. Kan yang salah bukan warga negara," kata Titi.
![[FULL] Detik-detik Pengibaran Sang Saka Merah Putih dalam HUT ke-80 RI di Istana Negara Merdeka](https://img.youtube.com/vi/CEJ63zeH3cM/mqdefault.jpg)
