Breaking News:

Hak Angket KPK

Fahri Hamzah Dilaporkan ke KPK

Tindakan tersebut adalah tidak ada mekanisme musyawarah mufakat dalam pembahasan tersebut dan langsung ketok palu.

KOMPAS IMAGES
Fahri Hamzah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena berupaya menghalang-halangi proses penyidikan korupsi yang sedang berlangsung.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan dalam laporannya mereka meminta agar KPK menjerat Fahri Hamzah menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut Feri, ada beberapa tindakan Fahri saat memimpin sidang paripurna hak angket terhadap KPK diselenggarakan pekan lalu.

Baca: Sah! Fahri Hamzah Ketok Palu Hak Angket KPK dalam Rapat Paripurna DPR

Tindakan tersebut adalah tidak ada mekanisme musyawarah mufakat dalam pembahasan tersebut dan langsung ketok palu.

"Kita menganggap Fahri melakukan 'obstraction of justice' yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor bawha dia sengaja untuk melakukan upaya untuk menghalang-halangi proses di KPK. Tidak ada musyawarah tidak ada voting," kata Feri Amsari saat diskusi d STH Indonesia Jentera, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Menurut Feri, pihaknya memang sengaja untuk menggunakan Pasal 21 UU UU Tipikor dibandingkan dengan pasal serupa dalam KUHAP.

UU Tipikor digunakan karena undang-undang tersebut adalah bersifat lex spesialis dan bisa menjerat siapapun walau ada jabatan tinggi melekat padanya.

"Ini pasal khusus yang kemudian dapat berlaku kepada siapa saja yang mungkin karena jabatannya sangat powerful sehingga bisa menghalangi tindakan KPK. Ya kita gunakan pasal khusus itu untuk jerat Fahri," kata dia.

Lagipula, kata Feri, KPK pernah menggunakan pasal tersebut untuk menjerat Anggodo Widjojo.

Anggodo kemudian terbukti dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Koalisi telah melaporkan Fahri Hamzah ke KPK hari ini pukul 12.30. Selain Pusako, anggota Koalisi yang turut melaporkan adalah Perludem, Formappi, Indonesia Corruption Watch, dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved