Hak Angket KPK
Pimpinan DPR Tak Mau Berebutan Palu Agar Tak Terlihat Kampungan di Rapat Paripurna
"Kalau dikatakan satu dengan yang lain sampai merebut palu kemudian harus mendorong-dorong itu bersikap itu kayak politikus kampungan."
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengesahkan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kontroversi. Ini karena tidak semua fraksi diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap semua fraksi bisa menerima hasil keputusan hak angket yang bakal terus dibahas. Taufik tidak ingin pada saat rapat paripurna pimpinan DPR saling berebut palu pengesahan.
"Kalau dikatakan satu dengan yang lain sampai merebut palu kemudian harus mendorong-dorong itu bersikap itu kayak politikus kampungan," ujar Taufik di komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Wakil Ketua Umum PAN itu pun meminta semua fraksi agar saling menghormati satu sama lain pada akhirnya. Karena keputusan di rapat paripurna tidak bisa dibatalkan apalagi masa sidang DPR sudah reses.
"Ya udahlah itu sebagai proses kita menghormati dari ketua rapat yang memimpin," kata Taufik.
Taufik berharap ke depannya di rapat paripurna tidak akan terulang kembali kejadian seperti pengesahan hak angket tersebut. Sehingga semua fraksi mendapat kesempatan berbicara sampai terjadi pemufakatan.
"Ada hal yang dihargai juga setiap fraksi diberi kesempatan ada forum lebih yang rencanannya seperti itu setelah paripurna tapi karena waktu menjelang sholat jumat sehingga belum terlaksana," papar Taufik.
