Polemik HTI
HTI Dibubarkan, Ketua DPR: Semoga Kedepan Kita Dapat Lebih Menjaga Kebersamaan dan Toleransi
Saya mengapresiasi keputusan pemerintah yang telah membubarkan Ormas yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mendukung keputusan pemerintah telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
"Saya mengapresiasi keputusan pemerintah yang telah membubarkan Ormas yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dan UUD 1945," ujar Setya Novanto kepada Tribunnews.com, Senin (8/5/2017).
Ketua DPR Setya Novanto tengah meresmikan pemanfaatan sumur bor beserta kelengkapannya di halaman depan Gedung GMIT Salom Airnonan, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, Senin (8/5/2017), ketika dimintai keterangannya oleh Tribunnews.com.
Tugas kita bersama, imbuh Ketua Umum Golkar ini, adalah untuk merawat nilai-nilai kebangsaan, agar keutuhan negara Indonesia tetap terjaga.
"Kita tahu dan paham betul bahwa Indonesia adalah negara majemuk, heterogen," kata Setya Novanto.
Perbedaan suku, bahasa, agama Ketua DPR ini tegaskan, adalah hal-hal yang harus kita hormati bersama.
"Kita menjadi bangsa yang besar karena terdiri dari beragam etnis dan budaya," katanya.
"Semoga kedepan kita dapat lebih menjaga kebersamaan dan toleransi tersebut."
Pemerintah memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.
"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).
Selain itu, Wiranto juga menyebut bahwa keberadaan HTI secara nyata menimbulkan benturan di masyarakat dan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.
Jumpa pers tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya.
