Siti Zuhro: Bila Ajak HTI Bicara Jadi Opsi Atau Alternatif Bermanfaat, Mengapa Tidak?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tidak boleh berhenti sampai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai HTI dan tokoh-tokoh di dalamnya harus diajak bicara, agar memahami isu yang sebenarnya supaya solusi yang diambil pemerintah betul-betul sesuai.

"Bila mengajak mereka bicara merupakan opsi atau alternatif yang bermanfaat, mengapa tidak," ujar Siti Zuhro kepada Tribunnews.com, Jumat (12/5/2017).

Karena tegas Siti Zuhro, empat konsensus dasar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami dengan baik oleh semua warga negara Indonesia.

Jadi siapapun tidak boleh melawan 4 konsensus dasar tersebut.

Untuk itu pula Indonesia tidak boleh berada di persimpangan jalan oleh adanya tuntutan-tuntutan atau desakan-desakan yang muncul.

Menurutnya Pemerintah perlu mengundang elemen-elemen terkait untuk mendudukkan permasalahan agar ada solusi dan kepastian.

Praktik sistem demokrasi mestinya bisa menerobos pola komunikasi yang lebih terbuka dan cair.

Artinya, jelasnya, karena isu yang bergulir tergolong serius yaitu mau mengubah Pancasila maka perlu solusi konkrit yang cerdas dan tangkas dengan melakukan langkah-langkah strategis melibatkan elemen-elemen terkait supaya isunya tidak semakin besar dan liar.

"Pemerintah sebagai pemegang otoritas dan memiliki fasilitas perlu merespons isu-isu krusial tersebut secara serius dan memberikan solusi secara utuh sehingga tuntutan-tuntutan untuk mengubah Pancasila bisa diatasi secara meyakinkan," katanya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan ada tokoh yang gencar menyuarakan ingin mengubah ideologi Pancasila.

Ia menyebutkan, tokoh tersebut berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Namun, Tjahjo tak mau menyebutkan siapa tokoh yang dimaksud.

"Ini kok anti-Pancasila. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, mau ditambah plus kan enggak bisa. Jadi masif diomongkan, ada tokohnya juga. Tokoh-tokoh nasional juga ada. Ketua umum ormas nasional juga ngomongnya begitu," kata Tjahjo, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Tjahjo mengatakan, HTI boleh mengklaim bahwa ia terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan tetap memegang teguh Pancasila.

Kenyataannya, tidak semua fakta tersebut benar.

"Kalau di Kemendagri memang sudah sudah tidak terdaftar, tapi di Kemenkumham ada. Asasnya nyebut tapi sehari-harinya tidak," kata dia.

Saat ini kata Tjahjo, Kemendagri telah mengirimkan tim ke daerah-daerah untuk mencari bukti kegiatan HTI yang anti-Pancasila.

"Data kami lengkapi. Kami juga kirim ke daerah untuk mendeteksi setiap kegiatan dengan dalih apapun harus dicek. Karena pernyataannya mereka itu jelas," ujar dia.

"Bolehlah orang punya keyakinan, agama harus diamalkan. Tapi dalam aplikasi masyarakat berbangsa dan bernegara ingin mengubah ideologi negara, mengubah dasar negara, sudah jelas dilarang," kata Tjahjo.