Breaking News:

Kasus Ahok

Tim Advokasi Jokowi-JK Minta Jaksa Agung Tarik Banding Kasus Ahok

Kedua, pihak ahok sudah menarik memori bandingnya alias menerima putusan hakim pengadilan tingkat pertama dan otomatis putusan itu inkrah.

TRIBUN/Raisan Al Farisi/Republika/Pool
Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama memberikan pendapatnya saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5). Dalam sidang tersebut, Basuki dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena Haki menilai Basuki terbukti melakukan penistaan agama. TRIBUNNEWS/Raisan Al Farisi/Republika/Pool 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Tim Advokasi Jokowi-JK (Jusuf Kalla) meminta agar Jaksa Agung HM. Prasetyo dan Jaksa Penuntut Umum (JPU tidak memaksakan diri mengajukan banding dalam perkara penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Koordinator Tim Advokasi Jokowi-JK, Syamsuddin Radjab mengatakan Jaksa Agung tidak perlu melakukan kajian terhadap berkas banding yang kini sudah berada di tangan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Menurunya, Jaksa Agung jangan melakukan pembohongan publik karena tidak mungkin Jaksa Agung dan JPU tidak melakukan kajian alias gerlar perkara terhadap berkas sebelum mengajukan banding.

"Jaksa Agung seringkali mengatakan sesuai SOP. Coba jelaskan SOP yang mana? Pasal berapa? Karena semua sop Jaksa Agung juga kita miliki dalam perkara pidana," ujar Syamsuddin dalam keterangannya, Rabu (7/6/2017).

Baca: Ahok Kewalahan Balas Kiriman Ratusan Surat Setiap Hari

Menurut dia, ada dua alasan bagi Jaksa Agung dan JPU menarik banding kasus Ahok.

Pertama,Ahok sendiri sebagai terpidana sudah mengakui dan menerima putusan Pengadilan di tingkat pertama.

Kedua, pihak ahok sudah menarik memori bandingnya alias menerima putusan hakim pengadilan tingkat pertama dan otomatis putusan itu inkrah.

"Kalau alasan Jaksa Agung atau JPU ngotot banding berarti patut dipertanyakan. Apakah Jaksa Agung mewakili publik atau berubah menjadi pengacara terpidana," katanya.

Dia menegaskan, dalam ketentuan SOP pidana umum kejagung No.36 Tahun 2011, tercantum dalam Pasal 42 bahwa soal pengajuan upaya banding terdapat 3 ketentuan.

Halaman
12
Penulis: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved