Korupsi KTP Elektronik

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK Nilai DPR Gagal Fokus

Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK, mendatangi kantor KPK. Mereka menyerahkan petisi dukungan untuk KPK.

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK Nilai DPR Gagal Fokus
Tribunnews.com/ Wahyu Aji
Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK, mendatangi kantor KPK dan memberikan dukungan untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang ditangani, termasuk e-KTP. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK, mendatangi kantor KPK.

Mereka memberikan dukungan untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang ditangani, termasuk e-KTP.

Diketahui, belakangan ini, lembaga antirasuah tersebut terus mendapat sorotan publik karena DPR membentuk pansus angket KPK, terlebih menurut puluhan aktivis itu ada kekuatan besar untuk melemahkan KPK.

Koalisi ini tergabung dari aktivis, advokat, LSM, dan masyarakat memberikan petisi dukungan ratusan orang.

"Kami terimakasih pada KPK yang berkenan menerima petisi kami yang dikumpulkan satu minggu sebelum lebaran dan ditandatangani lebih dari 100 orang," kata koordinator koalisi Ray Rangkuti kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2017).

Ada lima poin yang disampaikan Koalisi dalam petisi yang diserahkan kepada Ketua KPK. Pertama, hak angket oleh DPR dinilai akan melemahkan KPK, yang berarti akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kedua, hak angket oleh DPR merupakan bentuk kesewenangan, melakukan intervensi politik atas proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Ketiga, Koalisi menilai hak angket oleh DPR secara formal mengandung cacat hukum dan etika bernegara. Sebab, dari awal pembentukannya sudah menyimpang dari asas kepatutan moral dan nurani publik.

Keempat, hak angket oleh DPR dinilai gagal fokus, karena mengesankan DPR yang mencari-cari kelemahan dan kesalahan KPK.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved