TAG
Koalisi Masyarakat Sipil
Berita
Foto (60)
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Represif TNI kepada Pengunjuk Rasa di Aceh Utara
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan represif dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI di Aceh Utara kepada demonstran.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Reformasi Peradilan Militer agar Sejalan dengan Demokrasi
Koalisi menyoroti masih adanya kewenangan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI.
-
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia: 1.001 Polisi Amankan Demo, ICW Kritik Komitmen Pemerintah
Hari Antikorupsi Sedunia: 1.001 polisi kawal aksi sipil di Jakarta, ICW kritik komitmen pemerintah.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Aksi Penggerebekan Kasus Narkoba oleh TNI di Kaltim
Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan tindakan anggota Kodam VI/Mulawarman yang mengungkap kasus narkoba di Kutai Barat, Kalimantan Timur
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu KUHAP, Soroti Proses Kilat dan Pasal Karet
Desakan ini bertujuan untuk membatalkan atau menunda keberlakuan KUHAP baru yang baru saja disahkan DPR RI secara terburu-buru.
-
5 Pasal Bermasalah di KUHAP Baru yang Disorot Koalisi Sipil: Pasal Karet hingga Polisi Superpower
Koalisi Masyarakat Sipil menilai KUKAP baru ini bukan membawa reformasi, melainkan menyeret Indonesia ke jurang krisis hukum pidana.
-
Habiburokhman Bantah Isu Pasal Kontroversial di KUHAP Baru, Sebut Unsur Sipil 'Koalisi Pemalas'
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kembali mengklarifikasi sejumlah pasal dalam RKUHAP yang dianggap kontroversial oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
-
Hakim MK Asrul Sani Ingin Tahu Alasan Pemohon Gugat UU TNI, Syamsul Tetap Ngotot
Sidang perdana uji materi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (7/11/2025),
-
Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Koalisi Masyarakat Sipil: Amnesti Terhadap Kejahatan Masa Lalu
Bhatara pun menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sama artinya dengan memberikan amnesti terhadap kejahatan negara di masa lalu.
-
Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Koalisi Sipil: Tidak Semua Presiden Layak Jadi Pahlawan
Perwakilan koalisi, Wira Dika Orizha Piliang menilai bahwa tidak semua presiden layak mendapatkan gelar pahlawan.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto: Pengkhianatan Reformasi
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi masyarakat menolak wacana pemberian gelar kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
-
26 Organisasi Gugat Pasal OMSP, Soal Perbantuan Pemda, dan Peradilan Militer dalam UU TNI ke MK
Sebanyak 26 organisasi mendaftarkan permohonan uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang TNI pascarevisi.
-
Polemik RUU KKS, Menkum Tegaskan Penyidik TNI Hanya Menangani Ranah Militer
Kewenangan penyidik TNI dalam RUU KKS terbatas hanya untuk menangani tindak pidana siber yang dilakukan oleh anggota TNI.
-
Pidato Prabowo soal Promosi TNI Dinilai Kontradiktif dengan Prinsip Meritokrasi dan Revisi UU TNI
Koalisi kritik pidato Presiden Prabowo di HUT ke-80 TNI soal promosi prajurit yang dinilai abaikan meritokrasi dan sarat politik.
-
Kasus Bjorka Dinilai Jadi Ujian Konsistensi Penegakan UU Perlindungan Data Pribadi
Koalisi masyarakat sipil mendorong agar penegak hukum konsisten menangani kasus yang melibatkan akun hacker atau peretas Bjorka.
-
Ada Penyidik TNI dalam RUU KKS: Ancaman Terhadap Demokrasi dan Negara Hukum
RUU KKS masih terlalu menekankan pendekatan state centric dengan mengedepankan pelindungan kepentingan nasional.
-
Temui Koalisi Masyarakat Sipil, Kapolri: Polisi Ingin Jaga Ruang Demokrasi
Kapolri menegaskan, segala masukan ataupun kritik akan diserap oleh Polri terutama hal yang bisa memperkuat demokrasi
-
Pembatalan TGPF dan Gagalnya Menjawab Tuntutan 17+8
Pembatalan TGPF dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap tuntutan rakyat dan pencarian keadilan atas tragedi Agustus.
-
Setelah Uji Formil UU TNI Ditolak MK, Koalisi Masyarakat Sipil akan Lanjut Uji Materiil
Para pemohon pengujian formil revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) akan kembali melakukan pengujian ke MK kali ini uji materiil.
-
Rangkap Jabatan Sjafrie Sjamsoeddin Dinilai Berisiko, Koalisi Sipil: Segera Akhiri
Koalisi sipil desak Presiden tunjuk Menko Polkam baru. Apa risiko rangkap jabatan bagi demokrasi dan kebijakan keamanan?
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved