Kamis, 14 Mei 2026

Setya Novanto Akan Komunikasi dengan PAN soal Koalisi Pendukung Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku belum memdengar adanya keretakan koalisi pendukung pemerintah.

Tayang:
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2017). Setya Novanto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP (KTP Elektronik) dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku belum memdengar adanya keretakan koalisi pendukung pemerintah. Hal itu terkait dengan kabar PDI Perjuangan mempertanyakan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Mendengar hal itu, Novanto akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Ya saya belum dengar ya, nanti coba saya komunikasi dengan Pak Zul, coba saya belum tahu perkembangannya," kata Novanto usai menghadiri Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta, Minggu (16/7/2017).

Novanto menuturkan partai politik pendukung pemerintah saling menghormati. Ia pun belum mendengarkan secara langsung mengenai keputusan PAN di koalisi pemerintah.

"Tapi nanti saya lihat," kata Novanto.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku tidak memiliki beban mengenai evaluasi koalisi pemerintahan. Hal itu terkait pernyataan PDIP yang menyarankan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah.

"Karena PAN sifatnya pasif, terserah mau apa enggak, ya terserah, santai-santai saja, PAN enggak ada beban," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Sementara diberitakan Kompas.com, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak kompak dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya perppu tersebut. Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017)

"Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan," kata dia.

Hasto meminta PAN untuk menegaskan sikapnya. Jika memang tak ingin mendukung kebijakan yang diambil Jokowi, maka Hasto menyarankan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintahan.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kami harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kami akan hormati," ucap Hasto.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved