Ini Sanksi yang Bisa Dialamatkan ke Myanmar, Bila Aksi Kekerasan Rohingya Masih Terjadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa Indonesia akan melakukan tindakan kongkrit untuk menghentikan krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya di Myanmar.

Ditambah pula Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang ditugaskan secara khusus oleh Presiden Jokowi, hari ini dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.

Dalam pertemuan tersebut Menlu diharapkan dapat meminta agar kekerasan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar terhadap etnis Rohingya dihentikan.

Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Senin (4/9/2017).

Selain itu kata Hikmahanto, Menlu perlu mengingatkan apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya bisa masuk dalam katagori ethnic cleansing atau genosida. Hal ini telah banyak disampaikan oleh pejabat berbagai negara.

Bila kekerasan tidak juga dihentikan maka masyarakat internasional dapat bertindak atas Myanmar berdasarkan konsep yang dikenal dalam hukum internasional yaitu R2P singkatan dari Responsibility To Protect.

Dijelaskan, R2P adalah suatu tindakan oleh masyarakat internasional yang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kemanusiaan seperti ethnic cleansing atau genosida tidak terjadi.

"Bentuk tindakan R2P bisa berupa sanksi ekonomi hingga penggunaan kekerasan (use of force)," tegas Hikmahanto kepada Tribunnews.com.

Dalam konteks ini, ASEAN imbuhnya, dapat melaksanakan R2P untuk menyelamatkan etnis Rohingya.

Mengapa ASEAN?

Ia pun menjelaskan, ASEAN memiliki kewajiban karena ini masalah regional.

ASEAN harus memiliki makna atas adanya tindakan pemerintah negara anggotanya yang melakukan ethnic cleansing.

"Jangan sampai ASEAN gagal dalam menjalankan kewajiban internasionalnya, bahkan mendiamkan atau membiarkan suatu kejahatan intetnasional," katanya.

Oleh karena itu pasca pertemuan dengan Aung Sang Suu Kyi, pemerintah Indonesia dapat memanggil sidang darurat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat bagi ASEAN terhadap Myanmar.

"Bila ethnic cleasing masih terus terjadi, ASEAN dapat melakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar. Diharapkan tindakan ASEAN ini akan didukung dan diikuti oleh negara-negara lain di dunia," ujarnya.

Menlu Bertemu Pemimpin Myanmar

Menlu Retno Marsudi yang ditugaskan secara khusus oleh Presiden Jokowi telah tiba di Yangon, Myanmar, Minggu (3/9/2017) malam sekitar pukul 23:15 waktu setempat.

Selanjutnya, pada Senin (4/9) pagi ini, Menlu akan menuju Naypiydaw untuk bertemu sejumlah pejabat Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi, untuk membicarakan proposal Indonesia dalam penyelesaian konflik di Rakhine State.

Menurut Menlu dirinya akan bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, dimana dirinya antara lain akan menekankan masalah isu keamanan dan stabilitas di Rakhine State, dan selanjutnya dirinya akan smelakukan pertemuan dengan State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.

“Saya akan menyampaikan proposal dan seruan, termasuk di antaranya pentingnya perlindungan untuk semua warga yang tinggal di Rakhine State,” kata Retno melalui rekan video yang diunggah dalam akun twitter Kemlu RI, @Portal_Kemlu_RI, beberapa jam lalu.

Menlu juga akan bertemu dengan National Security Advisor dan juga sejumlah menteri di kantor presiden untuk membahas lebih detil mengenai proposal Indonesia, termasuk di antaranya bagaimana Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Rakhine State.

Baca: Masinton Yakin Ketua KPK Pantau Kehadirannya Lewat CCTV

Akun twitter Kemlu RI juga menyampaikan, selepas dari Myanmar, Menlu Retno Marsudi akan langsung terbang ke Dhaka, Bangladesh, Selasa (5/9) besok. “Menlu Retno akan bertemu Menlu Bangladesh membicarakan tentang pengungsi Rohingya,” ungkap akun twitter Kemlu RI itu.

Sebelumnya dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9) malam, Presiden Joko Widodo menyesalkan terjadinya aksi kekerasan terjadi di Rakhine State, Myanmar.

Presiden menilai, perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman dalam mengatasi aksi kekerasan yang menimpa warga Rohingya itu. “Pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia, dan juga masyarakat internasional,” tegas Presiden.