Polemik Panglima TNI
JK: Berbeda Pendapat Jangan di Muka Umum tapi di Forum Rapat
Menurutnya para menteri dan kepala lembaga lainnya tidak perlu berdebat di depan publik.
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah memperingatkan kepada jajaran menteri dan kepala lembaga setingkat lainnya untuk tidak membuat gaduh.
Pernyataan JK tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal perintah Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kegaduhan setelah mencuatnya isu impor 5000 senjata.
"Kita harus jalankan (perintah presiden). Memang kita sudah peringatkan kepada menteri untuk jangan membikin gaduh," ujar JK di stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, ( 3/10/2017).
Menurutnya para menteri dan kepala lembaga lainnya tidak perlu berdebat di depan publik.
Meluruskan perbedaan pendapat ataupun berdebat antara lembaga pemerintahan sebaiknya dilakukan dalam forum rapat.
"Pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya artinya tertutup demokrasinya. Tidak boleh berbasis pendapat di luar, apalagi bergaduh," katanya.
Sebelumnya Pernyataan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya pengadaan 5000 pucuk senjata di luar militer membuat gaduh pemerintahan.
Baca: Penembakan Las Vegas Tewaskan 59 Orang, Trump Minta Warga AS Tetap Bersatu
Pernyataan panglima direspon oleh Menkopolhukam Wiranto yang meluruskan soal impor tersebut.
Menurutnya pengadaan senjata bukan 5000 pucuk melainkan 500 untuk Sekolah Intelijen BIN.
Senjata menurut Wiranto merupakan buatan Pindad dan bukan standar militer sehingga tidak memerlukan Izin TNI, melainkan cukup Polri saja.
Meskipun demikian pada 30 September lalu beredar kabar bahwa ada senjata milik kepolisian yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru yang diimpor dari luar negeri.
Diakui kepolisian senjata tersebut telah diimpor sesuai dengan prosedur yang tepat.
