Perppu Ormas

Pembahasan Perppu Ormas, Demokrat Menerima dengan Catatan, PAN Menolak

Demokrat beralasan mendukung pemerintah untuk menertibkan ormas-ormas yang berupaya mengganti Pancasila dan konstitusi negara.

Pembahasan Perppu Ormas, Demokrat Menerima dengan Catatan, PAN Menolak
Harian Warta Kota/henry lopulalan
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10). Raker tersebut membahas penjelasan Pemerintah terhadap penetapan Perppu Ormas. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terus dikebut oleh Komisi II DPR.

Sejumlah fraksi mulai memperlihatkan sikapnya.

Namun ternyata, tidak semua partai pendukung pemerintah mendukung Perppu Ormas.

Sementara Partai Demokrat yang bukan koalisi pemerintah, justru mendukung Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Demokrat beralasan mendukung pemerintah untuk menertibkan ormas-ormas yang berupaya mengganti Pancasila dan konstitusi negara.

"Kami setuju dengan catatan-catatan. Pertanyaan kami juga sama dengan banyak orang itu. Apa pun yang bertentangan dengan Pancasila, jadi kami pasti dukung," kata Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat EE Mangindaan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017) kemarin.

Baca: Gembong Teroris dr Azahari Tewas Tertembak Peluru Polisi, Bukan Bunuh Diri

Menurutnya, ada sejumlah pasal yang dianggap perlu diperbaiki seperti penghilangan peran pengadilan dalam pembubaran ormas.

Namun, Mangindaan menilai, pengadilan harus tetap dilibatkan agar memberikan ruang bagi ormas membela diri serta bisa melihat yurisprudensi ormas yang dianggap bertentangan Pancasila.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved