Kantor Kelurahan yang Disidak Anies Baswedan Sepi, Begini Sikapnya, Beda dengan Ahok!
Para petugas kelurahan pun baru berangsur-angsur datang untuk berjaga di meja pelayanan warga ketika Anies sudah datang di lokasi.
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
"Pukul 07.30 WIB Pak," jawab Ati.
Setelah itu, Anies meninggalkan ruang PTSP yang kosong.
Dia dan Ati berkeliling kantor kelurahan sampai ke halaman belakang.
Para petugas kelurahan pun baru berangsur-angsur datang untuk berjaga di meja pelayanan warga ketika Anies sudah datang di lokasi.
Baca Juga : Cara Cabut Bulu Kemaluan Tanpa Rasa Sakit, Cukup Gunakan Kunyit! Begini Caranya
Berbeda dengan sang gubernur Incumbent, Ia tak marah dengan situasi itu.
"Saya datang ke sini untuk melihat langsung, nanti pasti akan banyak tempat lagi. Tujuannya bukan mencari masalah, bukan menjebak orang, tetapi mari bekerja sama-sama, kita ingin semua aparatur bekerja mengubah Jakarta," kata Anies.
Di kantor kelurahan itu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu meninjau kondisi ruangan, toilet, dan bank sampah yang berada di belakang kantor kelurahan.
Dia juga melihat meja pelayanan perekaman dan pencetakan KTP berbasis Elektronik atau e-KTP.
Di kesempatan itu, dia meminta kepada Lurah Cikini, Ati Mediana untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
Dia juga memerintahkan, para pegawai bekerja optimal dan dapat memberikan pelayanan maksimal.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan pelayanan warga dapat dilakukan mulai dari kantor kelurahan. Sehingga, warga tidak perlu datang ke Balai Kota.
“Bisa langsung dilakukan segera dari sini, tetapi dari teman pemprov yang melayani kebanyakan sebetulnya bisa ditangani di kelurahan sama kecamatan di wilayah. Jadi warga tidak perlu jauh ke sini (Balai Kota,-red)” kata Sandiaga, Selasa (24/10/2017).
Untuk itu, dia mengaku akan membuat sistem yang terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan. Adanya pelayanan dari tingkat kelurahan itu, menurut dia, membuat kerja Anies-Sandi saat melayani masyarakat menjadi lebih efektif.
Namun, apabila di tingkat kelurahan maupun kecamatan, permasalahan sudah tidak dapat tertangani, maka dapat dibawa ke Balai Kota.
