Breaking News:

Korupsi KTP Elektronik

Miryam S Haryani Dituntut Penjara 8 Tahun dan Denda Rp 300 Juta

Jaksa penuntut umum KPK menilai Miryam terbukti bersalah memberikan keterangan tidak benar saat sidang perkara korupsi pengadaaan KTP elektronik.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Miryam S Haryani dituntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum KPK menilai Miryam terbukti bersalah memberikan keterangan tidak benar saat sidang perkara korupsi pengadaaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Hal itu dikatakan Jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Dalam tuntutan itu, disebutkan tidak benar Miryam berada dalam tekanan dan ancaman penyidik KPK saat memintai keterangan Miryam saat penyidikan korupsi e-KTP.

"Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, para penyidik tidak pernah memberikan tekanan. Diberikan kesempatan membaca dan memeriksa mengoreksi sebelum ditandatangani," ungkap jaksa

Lebih lanjut, jaksa mengatakan baik dari saksi ahli psikologis mengungakapkan tidak ada tekanan terhadap Miryam.

Apalagi, lanjut dia, keterangan yang diberikan Miryam saat penyidikan sistematis, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi lainnya.

Jaksa menilai perbuatan Miryam tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan timdak pidana korupsi, menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam penganan perkara korupsi e-KTP.

Miryam dinilai tidak menghormati lembaga peradilan serta menodai kemuliaan sumpah yang diucapkan atas nama Tuhan. Ia juga dinilai selaku anggota DPR tidak memberikan teladan pada masyarakat dengan merusak nillai nilai kejujuran.

Namun, yang meringankan Miryam, yakni masih memiliki tanggung keluarga.

Atas perbuatannya Miryam dinilai terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal 22 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.(*)

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved