Plt Ketua Umum Golkar Disarankan Tidak Rangkap Jabatan dan Harus Bekerja Penuh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penunjukan atau penentuan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar dan Sekjen sudah mengemuka.

Bahkan rapat peleno Dewan Pakar Golkar telah proaktif membuat keputusan mengusulkan Idrus Marham menjadi Plt Ketua Umum dan tiga kandidat Sekjen yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga, dan Sarmuji.

Perbincangan yang muncul di antara kader Golkar bahwa tugas utama Plt menyelenggarakan Munaslub paling lambat akhir tahun ini.

Baca: Beredar Dua Surat Setya Novanto Kepada Partai Golkar dan Pimpinan DPR, Begini Isinya

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing, mengatakan upaya dewan Pakar Golkar tersebut sebagai bentuk keperdulian agar Golkar segera keluar dari masalah sekaligus melakukan konsolidasi internal.

Upaya tersebut harus dilakukan mengingat Ketua Umum Golkar, Setya Novanto kini menyandang status tersangka korupsi kasus E-KTP oleh KPK.

Baca: PKB Dorong Internal DPR Ambil Langkah Sikapi Penahanan Setya Novanto

Sebagai partai besar, kontribusi partai berlambang pohon beringin tersebut sangat diperlukan untuk melahirkan pemimpin negara yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan.

Karena itu, tugas-tugas politik Golkar sangat banyak dan strategis.

Tiga di antaranya, sudah di pelupuk mata yakni Pilkada serentak 2018, Pileg, dan Pilpres 2019.

Baca: Terungkap, Sebelum Naik Trotoar Fortuner yang Bawa Setya Novanto Melaju Dengan Kecepatan 50 Km/ Jam

Publik tentu mengharapkan Golkar ke depan menjadi persemaian dan melahirkan kepala daerah dan pimpinan nasional yang berintegritas.

Untuk itu, tugas utama Plt Ketua Umum dan Sekjen, menurut Emrus, mempersiapkan Munaslub untuk melahirkan Ketua Umum, Sekjen, dan Bendahara partai yang kredibel agar mampu membawa Golkar bisa masuk ke suatu era visioner baru untuk membangun dan menjaga kepercayaan rakyat dengan penuh ketulusan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, penentuan PLT Ketua Umum dan Sekjen menjadi sangat strategis.

"Mereka sejatinya berada di "zona putih" dan full time," ujar Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Selasa (21/11/2017).

Baca: KPK Lelang Lukisan Mewah dari Perkara Suap Perda Reklamasi Dengan Terpidana M Sanusi

Di Zona putih, jelas dia, mereka tidak boleh berada pada faksi yang sangat berseberangan di internal Golkar.

Hal ini penting, agar Plt ini benar-benar dapat menyelenggaran munaslub demokratis yang benar-benar kedaulatan ada di pemilik hak suara.

"Jangan sampai terjadi mobilisasi pemilik hak suara dengan berbagai janji "angin sorga"," jelasnya.

Baca: Lawan KPK, Walikota Batu Eddy Rumpoko Kalah di Praperadilan

Selain itu tegas dia, Plt Ketua Umum dan Sekjen harus Full time.

Sekalipun masa tugas Plt boleh jadi sangat singkat, mereka harus mendedikasikan semua waktu, tenaga dan pikiran agar pelaksanaan munaslub berjalan demokratis, baik, teratur dan meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi.

"Untuk itu, Plt Ketum dan Sekjen sejatinya tidak merangkap jabatan publik seperti menteri, kepala daerah, anggota legislatif, dan sebagainya," katanya.