Panglima TNI: Jangan Ada Pihak-pihak Lain yang Ingin Menarik TNI dalam Politik Praktis
Politik negara menurutnya adalah melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan bangsa, untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan anak buahnya untuk tidak berpihak ke kubu manapun dan tetap netral.
Di hadapan 2.836 Perwira TNI se-Garnisun Tetap 1/Jakarta di Gedung Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2017), Panglima TNI juga mengingatkan anak buahnya bahwa politik TNI adalah politik negara yang antara lain dilakukan dengan cara menjaga netralitas.
"Dalam menghadapi tahun politik, prajurit TNI harus tetap netral. Jangan ada pihak-pihak lain yang ingin menarik TNI dalam politik praktis," ujar Gatot seperti dikutip Tribunnews.com dari rilis Mabes TNI.
Politik negara menurutnya adalah melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan bangsa, untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca: Mendagri: Jangan Sampai Ada Politik Uang di Pilkada
Salah satu penerapannya adalah dengan menjaga netralitas TNI.
Dalam kesempatan itu, Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus meningkat.
Presiden Joko Widodo, menurut Panglima TNI, sudah beberapa kali menyampaikan hal tersebut.
Meningkatnya kepercayaan masyarakat adalah bukti dari kinerja baik angkatan bersenjata untuk rakyat selama ini.
Panglima TNI memerintahkan anak buahnya untuk terus menjaga kepercayaan tersebut.
“Untuk itu, tetap jaga dan pelihara kepercayaan rakyat kepada TNI termasuk kinerja dan disiplin prajurit,” ujarnya.
"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI beserta keluarga dan ASN TNI atas kerja keras dan dedikasinya selama ini, sehingga kepercayaan rakyat kepada TNI meningkat drastis," katanya.
