Korupsi KTP Elektronik
Curhat Novanto di Tahanan: Obat Tak Seperti yang Biasa Dikonsumsi, Makanan Tak Cukup Gizi
Novanto curhat kepada para koleganya terkait kondisi kesehatannya. Dia mengungkapkan persoalan obat yang disediakan KPK tidak seperti yang biasa.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
"Karena memang ada makanan yang menurut dia tidak cukup dari sisi gizi dan sebagainya," ujar Kyai Maman.
Mengawali pemeriksaan dugaan pelanggaran etik, MKD menjelaskan semakin tingginya desakan publik agar Setnov mundur dari Ketua DPR.
Setnov menyadari tingginya dinamika yang mendesak agar dirinya segera mundur dari jabatan Ketua DPR di tengah lilitan kasus hukum yang tengah ia dera.
Untuk itu ia menitipkan pesan kepada para koleganya anggota DPR melalui Kyai Maman dan pimpinan MKD lainnya usai pemeriksaan.
"Pak Setnov menyampaikan mohon maaf, dan kepada anggota DPR hati-hati. Itu saja," kisah Maman mengulang perkataan Setnov.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah menerima surat MKD terkait pemeriksaan ini.
"Setelah menerima surat 27 November 2017 dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, KPK akan memfasilitasi MKD untuk memeriksa SN (Setya Novanto)," ujar Febri, di Gedung KPK, Rabu (29/11/2017).
Febri mengatakan, surat yang diterima MKD tersebut perihal permintaan izin berkunjung.
Baca: Kaisar Jepang Resmi Turun Takhta 30 April 2019, Digantikan Putra Mahkota Akishinomiya
Pada pokoknya, dalam surat itu tertulis bahwa MKD telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto.
Selain itu, surat itu menjelaskan bahwa MKD berwenang memanggil pihak terkait dan bekerja sama dengan lembaga negara lain.
Untuk itu, karena Novanto sedang dalam proses penahanan KPK, maka MKD meminta agar dapat menemui Ketua Umum Partai Golkar itu dalam rangka verifikasi dan penyelidikan.
Meski berstatus tahanan KPK, Novanto tetap dipertahankan sebagai Ketua Umum Golkar.
Golkar menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Demikian pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.
Namun, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan memilih ketua umum baru, termasuk untuk menempatkan kader pengganti Novanto mengisi posisi Ketua DPR.
Sejumlah fraksi di DPR juga berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri, karena diduga terlibat kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
