Breaking News:

MK Putuskan Pegawai Nikah Dengan Rekan Satu Kantor Tidak Perlu Keluar

(MK) memutuskan bahwa karyawan satu perusahaan tidak perlu resign apabila ingin melangsungkan pernikahan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memberi sambutan usai pengucapan sumpah Ketua MK terpilih di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/7/2017). Arief Hidayat kembali terpilih menjadi ketua MK periode 2017-2020 secara aklamasi pada rapat pleno pemilihan Ketua MK yang dilakukan secara tertutup. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa karyawan satu perusahaan tidak perlu resign apabila ingin melangsungkan pernikahan.

MK mengabulkan permohonan perkara dengan nomor registrasi 13/PUU-XV/2017 yang diajukan H Jhoni Boetja‎, Edy Supriyanto dan Airtas Asnawi.

Para pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ‎Dimana dalam suatu perusahaan perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dan pekerja.

Pemohon berpendapat bahwa apabila ‎peraturan perusahaan/perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama mengharuskan suam istri yang bekerja alam suatu perusahaan salah satunya harus keluar bahkan dilakukan pemutus hubungan kerja tentu sangat bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f.

‎Pembatasan hak untuk bekerja dan hak atas pekerjaan menurut pemohon tidak perlu dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik untuk itu diperlukan adanya individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut.

Baca: Makan Siang Bersama Jokowi, Marsekal Hadi Pakai Seragam Loreng Hijau

Putusan yang dibacakan oleh ‎Ketua MK, Arief Hidayat menilai bahwa aturan karyawan dalam satu perusahaan tidak boleh menikah adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Mahkamah juga berpendapat bahwa dalil permohonan yang diajukan pemohon beralasan menurut hukum.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Arief, Kamis (14/12/2017).

"Menyatakan frasa 'kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjan kerja bersama' dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakaerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 dan tidak mem‎punyai kekuatan hukum mengikat," ujar Arief.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved