Korupsi di Kutai Kartanegara
Bupati Rita Tarik Uang Lewat Kepala Dinas, Perantaranya Mantan Tim Sukses
Bupati Nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, punya cara tersendiri untuk mengeruk uang dari para rekanan pemerintah daerah.
Penulis:
Theresia Felisiani
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Tidak hanya itu, Rita juga meminta Khairudin mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Alhasil Khairudin mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menindaklanjuti permintaan Rita, Khairudin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek.
Selanjutnya uang akan diambil oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto.
Baca: Belasan Kotak Suara Dijual Seharga Rp 175 Ribu, Hasilnya Dibagi Dua
"Sebagai realisasinya dalam rentang waktu bulan Juni 2010 sampai Agustus 2017, terdakwa I (Rita) secara langsung maupun melalui terdakwa II (Khairudin) telah menerima uang Rp 469 miliar lebih," terang jaksa.
Berbagai Sumber
Penerimaan ini berasal dari beberapa sumber seperti para pemohon penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta penerimaan dari pemohon terkait penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Ada pula penerimaan secara bertahap dari pihak swasta terkait proyek pembangunan RSUD Parikesit, proyek pembangunan jalan Tabang tahap III Baru Kabupaten Kutai Kartanegara, Proyek pembangunan SMA Negeri Unggulan 3 Tenggarong, dan Proyek lanjutan Seminisasi Kota Bangun-Liang Ilir.
Selain itu juga Proyek Kembang Janggut Kelekat Kabupaten Tenggarong, Proyek Irigasi Jonggon kutai Kartanegara, dan Proyek Pembangunan Royal Word Plaza Tenggarong yang jumlahnya bervariasi ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Baca: Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Akhirnya Jadi Tersangka
Selain penerimaan itu, Khairudin menerima uang atas penjualan perusahaan PT Gerak Kesatuan Bersama yang diberikan izin pertambangan seluas 2.000 hektare oleh Rita, seluruhnya sebesar Rp 18.900.000.000 dari Juanda Lesmana Lauw.
Padahal modal perusahaan tersebut hanya sebesar Rp 250 juta.
Uang tersebut diterima secara bertahap sejak 2010 sampai 2011 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Tenggarong atas nama Khairudin.
Uang Rp 14.400.000.000 dari rekening PT Tanjung Prima Mining dan Rp 4.500.000.000 dari rekening PT Hanu Mitra Papua Industri.
"Terdakwa I (Rita) menerima uang seluruhnya sebesar Rp 469 miliar dan tidak melaporkan ke KPK sampai dengan batas waktu 30 hari," tambah jaksa. (tribunnetwork/theresia felisiani)
