Sisa Usia Pemerintahan Jadi Masa Krusial Jokowi

Apabila kondisi yang persoalan bangsa yang akan terjadi terprediksikan sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun awal pemerintahannya, tentu saja Jokowi dapat melenggang.

Kepiawaiannya selama ini dalam mengelola kabinet pemerintahan menjadi modal yang paling dapat diandalkan.

Bahkan, terbuka sangat lebar ruang keberhasilan yang diciptakan itu akan semakin memuluskan langkahnya untuk melanjutkan periode kedua pemerintahan.

Akan tetapi, pada sisi yang lain, dapat pula yang terjadi menjadi berbeda. Persoalannya, justru setahun ke depan menjadi masa-masa yang tergolong paling krusial bagi pemerintahannya.

Pemilu 2019 misalnya, menjadi ajang politik terbesar yang menguras perhatian tiap-tiap komponen bangsa ini. Potensi ancaman-ancaman stabilitas politik dan keamanan menjadi lebih intens.

Pada saat yang bersamaan, Presiden Jokowi pun menjadi bagian dari pertarungan guna mempertahankan jabatannya dari para pesaing-pesaingnya.

Dapat dipastikan, ia akan lebih banyak disibukkan dengan berbagai aktivitas politik sebagai konsekuensi dari keputusannya untuk bertarung kembali dalam Pemilu Presiden 2019.

Pada saat disibukkan oleh rentetan aktivitas politik pemilu, jalannya pemerintahan setahun ke depan juga tidak lepas dari tekanan-tekanan persoalan bangsa, terutama terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi sebagaimana yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.

Mencermati kondisi yang berlangsung belakangan ini, keluhan terhadap kenaikan sebagian jenis harga bahan bakar minyak misalnya, sudah mulai diekspresikan sebagian kalangan yang dapat merembet pada persoalan-persolan kenaikan harga barang kebutuhan.

Padahal, belakangan ini kecenderungan harga bahan bakar minyak dunia semakin meningkat sehingga dalam kalkulasi ekonomi yang rasional harus diikuti pula oleh kenaikan harga bahan bakar minyak di dalam negeri.

Potensi-potensi persoalan di atas, baik persoalan politik dan ekonomi, secara simultan berjalan dan sekaligus potensial menjadi batu sandungan ujian bagi ketangguhan pemerintahan Jokowi. Itulah mengapa, justru saat ini hingga Pemilu 2019 mendatang menjadi masa krusial bagi pemerintahan.

Menariknya, di saat era kekuasaan Presiden Yudhoyono, masa-masa krusial terkait dengan tekanan-tekanan perekonomian juga berkali-kali dihadapi.

Sepanjang memerintah, berkali-kali paket kebijakan terkait perubahan harga bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan.

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Yudhoyono, misalnya, di awal Maret 2005, empat bulan setelah penantikannya, harga BBM dinaikkan hingga 30 persen. Tidak sampai satu tahun kemudian (Oktober 2005), kembali dinaikkan hingga 87 persen. Begitu pula, tiga tahun kemudian (Mei 2008), kembali pemerintah menaikan harga BBM.

Kebijakan kenaikan harga BBM era pemerintahan Yudhoyono mempengaruhi langsung penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Kondisi semacam ini menjadi salah satu penyumbang penurunan tingkat kepuasan publik hingga tahun keempat usia pemerintahannya.