RUU Terorisme

Deretan Fakta UU Antiterorisme yang Sudah Resmi Disahkan, Hasil Revisi Memperkuat Aspek Pencegahan

DPR akhirnya resmi mengesahkan Revisi Unadng-undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi UU.

Deretan Fakta UU Antiterorisme yang Sudah Resmi Disahkan, Hasil Revisi Memperkuat Aspek Pencegahan
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Rapat Paripurna ke 26 DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). 

TRIBUNNEWS.COM -  Hari ini DPR akhirnya resmi mengesahkan Revisi Unadng-undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi undang-undang.

Undang-undang Antiterorisme ini disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Berikut tim Tribunnews.com himpun deretan fakta terkait RUU Antiterorisme dari Kompas.com.

Simak selengkapnya di sini!

1.Melibatkan banyak institusi dan sipil

Ketua Panitia Khusus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i menjelaskan pembahasan revisi ini melibatkan sejumlah institusi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pertahanan, dan institusi terkait lainnya.

Tak hanya institusi, pembahasan revisi Undang-Undang Antiterorisme ini pihak DPR dan pemerintah turut melibatkan masyarakat sipil untuk memberikan masukan.

BACA: Fadli Zon Beri Catatan tentang UU Terorisme: Perlindungan Korban, Pelibatan TNI & Penegakan HAM

Dalam revisi tersebut terdapat banyak penambahan substansi pengaturan dan Undang-Undang Antiterorisme.

Yakni ditambahkannya bab pencegahan, penambahan ketentuan pidana bagi pejabat yang melanggar ketentuan dalam penindakan dan sebagainya.

Halaman
1234
Penulis: Natalia Bulan Retno Palupi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved